Pantau - Ketika investasi bernilai ratusan triliun rupiah terancam batal karena aksi premanisme diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas), Kementerian Investasi/BKPM memilih langkah diplomatis: menggelar rapat.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM, Riyatno, memastikan pihaknya siap memfasilitasi investor yang menghadapi kendala, termasuk gangguan dari ormas.
"Tugas kami adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Jadi apabila ada hambatan-hambatan, termasuk (soal ormas), kami dari Kementerian Investasi, khususnya di Deputi Pengendalian Pasar dan Modal, kami akan memfasilitasi," ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Baca juga: Menteri Rosan Kurangi Perjalanan Dinas di Kementerian Investasi dan Hilirisasi
Langkah konkret BKPM? Menggelar rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah. "Kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, juga dengan pemerintah daerah," katanya.
Terkait aksi ormas yang disebut-sebut meminta ‘jatah’ hingga menyegel pabrik, BKPM menegaskan semua masalah akan dibahas dalam rapat bersama stakeholder.
"Kalau tadi misalnya terkait adanya Ormas, kami akan adakan rapat, kami akan undang stakeholder terkait, dan mencarikan solusi bersama," ungkap Riyatno.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa sejumlah pabrik di kawasan industri terkena segel hingga kontainernya tak bisa keluar gara-gara ormas menuntut bagian dari bisnis.
Namun hingga kini, belum jelas bagaimana langkah konkret BKPM selain menggelar rapat demi rapat. Akankah para investor mendapatkan perlindungan nyata, atau justru harus bersabar menunggu hasil diskusi yang berlarut-larut?
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
- Editor :
- Muhammad Rodhi
