Pantau - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
Hal ini disampaikan oleh Fathan saat menyaksikan serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak. Dalam sambutannya Anggota VI BPK menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat pada tahun 2022 dan 2023.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara/daerah, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berintegritas," ujar Fathan.
Fathan mengajak para gubernur atau bupati atau walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Kalimantan Barat untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui perbaikan sistem pengendalian intern.
Baca juga: Komisi XI DPR Setujui Efisiensi Anggaran BPK 2025 Sebesar Rp1,38 Triliun
Pada acara tersebut, Fathan menyampaikan bahwa mutasi merupakan kebijakan strategis BPK untuk menjaga dan membangun budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme.
"Kami atas nama BPK dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada Winner Franky Halomoan Manalu atas kerja keras dan dedikasinya selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kepada Sri Haryati, sebagai Kepala Perwakilan yang baru, diharapkan dapat terus memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Kalimantan Barat dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik," sebutnya.
Baca juga: Tim BPK RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kemenko Polkam Sebanyak 15 Kali Berturutan
Dia menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan memperkuat struktur kelembagaan, regulasi, sistem informasi, dan kapasitas SDM, serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
"BPK berharap tindak lanjut atas hal-hal tersebut dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara," pungkasnya.
- Penulis :
- Tubagus Rachmat
