Pantau - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan bahwa sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah dapat melindungi industri keramik domestik dari dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menegaskan bahwa sertifikasi TKDN terbukti efektif dalam meningkatkan penyerapan produk dalam negeri, sehingga dapat menjaga daya saing industri keramik nasional.
Asaki juga mendesak Pemerintah Prabowo untuk segera menjalankan program 3 juta rumah karena memiliki efek berantai terhadap sektor bahan bangunan, termasuk ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.
Waspada Lonjakan Impor Keramik dari India
Asaki mengkhawatirkan potensi banjir produk keramik dari India sebagai dampak kebijakan tarif AS.
India merupakan eksportir keramik terbesar ke AS setelah China dikenakan tarif antidumping 200-400 persen, sehingga kemungkinan besar akan mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia.
Sebagai langkah perlindungan, Asaki berencana mengajukan kebijakan antidumping terhadap lonjakan impor produk keramik asal India.
Selain itu, Edy Suyanto mendesak pemerintah untuk segera bernegosiasi dengan AS yang menerapkan tarif impor secara sepihak, yang dinilai bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Salah satu opsi dalam negosiasi adalah kemungkinan impor gas alam cair dari AS, mengingat industri keramik nasional menghadapi kendala suplai gas serta tingginya biaya regasifikasi.
Indonesia Masuk Daftar Kenaikan Tarif AS
Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor sebesar 10 persen untuk banyak negara, termasuk Indonesia.
Berdasarkan unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, menempati urutan kedelapan dalam daftar negara yang terdampak kebijakan tarif AS.
Total ada 60 negara yang dikenakan tarif timbal balik oleh AS, dengan nilai setengah dari tarif yang mereka berlakukan terhadap produk AS.
Negara Asia Tenggara lain yang juga terdampak adalah Malaysia (24 persen), Kamboja (49 persen), Vietnam (46 persen), dan Thailand (36 persen).
- Penulis :
- Pantau Community
