Pantau - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukamta, menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal APBN agar tetap tepat sasaran. Ia mendukung penuh arah kebijakan fiskal Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, arah kebijakan yang diambil Pemerintah kali ini sudah cukup kuat dan serius dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit di kisaran 2,48–2,53 persen PDB, namun tetap mengedepankan keberpihakan kepada rakyat melalui delapan strategi pembangunan nasional,” kata Sukamta, Jumat (23/5/2025).
Tantangan Global Jadi Perhatian
Pemerintah sendiri menyusun KEM-PPKF 2026 dengan mempertimbangkan kondisi global yang sedang tidak stabil. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perubahan tata kelola dunia sebagai tantangan besar dalam penyusunan kebijakan kali ini.
Dalam Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu, ia menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya akan mencapai 2,8 persen. Angka ini turun 0,5 poin dari proyeksi sebelumnya, salah satunya akibat perang tarif yang berkepanjangan.
Indonesia juga terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonominya direvisi menjadi 4,7 persen untuk tahun 2025 dan 2026. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional.
Langkah ini mendapat dukungan dari Sukamta. Ia menilai, fokus pada kemandirian bangsa merupakan keputusan strategis.
“Kami mendukung penguatan program-program strategis seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan, dan perlindungan sosial. Program-program ini harus dijalankan dengan tata kelola yang baik agar benar-benar menjangkau rakyat kecil,” ujar politisi Fraksi PKS ini.
Belanja Negara Harus Efisien
Pemerintah juga berencana menata ulang belanja negara. Fokusnya adalah mengurangi pengeluaran operasional yang tidak efisien dan mengarahkan anggaran ke hal-hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Sejumlah sektor strategis akan mendapat insentif fiskal agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Target pendapatan negara ditetapkan sebesar 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB, sedangkan belanja negara berkisar di angka 14,19 persen hingga 14,75 persen.
Sukamta menegaskan reformasi fiskal perlu diarahkan untuk menciptakan sistem penerimaan negara yang adil dan efisien.
“Mobilisasi pendapatan harus menghindari beban berlebih bagi masyarakat kecil dan UMKM. Di sisi belanja, efektivitas dan efisiensi menjadi kata kunci agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” jelas legislator asal Yogyakarta itu.
Pembangunan Harus Merata
Selain efisiensi, Sukamta juga menyoroti pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Menurutnya, harmonisasi fiskal sangat penting agar pembangunan bisa lebih merata dan tidak hanya tersentral di kota-kota besar.
Ia mendorong agar transformasi ekonomi desa, koperasi, dan UMKM mendapat perhatian lebih. Dengan begitu, manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
“Ini saatnya kita menjadikan APBN sebagai alat perjuangan untuk kedaulatan dan kesejahteraan. Kami di DPR siap bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan,” tegasnya.
Target Sosial Jadi Prioritas
Pemerintah juga menetapkan target sosial yang cukup ambisius untuk tahun 2026. Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5 persen–7,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka ke 4,44 persen–4,96 persen. Selain itu, rasio gini diharapkan membaik ke kisaran 0,377–0,380, dan Indeks Modal Manusia (IMM) naik dari 0,56 menjadi 0,57.
Melihat semua target dan kebijakan itu, Sukamta menyimpulkan bahwa kerja sama antar-lembaga adalah kunci utama untuk mewujudkan semua rencana ini.
"Semangat gotong royong antar-lembaga harus dibangun untuk menavigasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global," pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
