Pantau - Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp349,3 triliun hingga 31 Mei 2025 atau setara 45 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp775,9 triliun.
Realisasi pembiayaan anggaran sampai akhir Mei 2025 tercatat sebesar Rp324,8 triliun atau 52,7 persen dari target APBN sebesar Rp616,2 triliun.
Sementara itu, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp24,5 triliun.
"Pembiayaan non-utang saya rasa perlu digarisbawahi bahwa tidak menambah utang," ungkap Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025.
Strategi Pembiayaan dan Manajemen Kas Negara
Thomas menjelaskan bahwa strategi pembiayaan fiskal dilaksanakan secara fleksibel dan terukur, mencakup aspek waktu, ukuran, instrumen, maupun campuran kurs.
Ia menambahkan bahwa strategi ini juga didukung oleh pelaksanaan prefunding, penguatan cadangan kas (cash buffer), serta manajemen kas utang yang berkelanjutan.
APBN per Mei 2025 mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), setelah sebelumnya mencatat surplus Rp4,3 triliun.
Meskipun demikian, APBN tetap mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun, meningkat dari April yang tercatat sebesar Rp173,9 triliun.
Surplus ini menunjukkan bahwa kas negara masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kewajiban utang secara berkelanjutan.
Pendapatan dan Belanja Negara Meningkat
Pendapatan negara hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target tahunan sebesar Rp3.005,1 triliun, meningkat Rp184,8 triliun dibanding April.
Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi mencapai Rp806,2 triliun atau 32,4 persen dari target, dengan kontribusi pajak sebesar Rp683,3 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp122,9 triliun.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp188,7 triliun atau 36,7 persen dari target.
Penyaluran belanja negara juga meningkat dengan realisasi sebesar Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari pagu anggaran Rp3.621,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp694,2 triliun atau 25,7 persen dari target, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp368,5 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp322 triliun atau 35 persen dari target.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kinerja APBN sangat dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik.
"Kondisi perang, misalnya, bisa berdampak pada pendapatan negara melalui volatilitas harga komoditas," ia mengungkapkan.
Namun, ia menekankan bahwa APBN akan terus dijaga agar tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen countercyclical dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
- Penulis :
- Arian Mesa
