Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong optimalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan Kalimantan Barat guna menjamin keandalan pasokan, khususnya di daerah terpencil seperti Kapuas Hulu.
Peninjauan Infrastruktur BBM dan Pemetaan Risiko
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi melakukan kunjungan kerja ke Fuel Terminal (S) Sanggau pada 26 Juni 2025, untuk meninjau kesiapan operasional, fasilitas penyimpanan, sistem pengisian, pipa distribusi, serta dermaga pengangkutan BBM.
"Inilah langkah-langkah kami bersinergi dengan badan usaha penugasan dan mitranya untuk memastikan pasokan BBM di Sanggau khususnya dan Kalimantan Barat selalu aman dan lancar untuk kebutuhan masyarakat ke depannya," ujar Abdul Halim.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyimpanan mengingat tantangan geografis di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Iwan Prasetya Adhi menyoroti perlunya penyempurnaan teknis infrastruktur agar distribusi BBM dapat berjalan andal.
"Adanya infrastruktur yang masih perlu disempurnakan, terutama teknis di Fuel Terminal (S) Sanggau. Tentunya, hal ini untuk mendukung keandalan pasokan BBM," jelas Iwan.
Ia juga menyarankan pemetaan manajemen risiko menggunakan skema RAE (reguler, alternatif, emergency) sebagai strategi penguatan pasokan.
Kolaborasi Daerah dan Fokus pada BBM Subsidi
BPH Migas turut melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang menegaskan pentingnya jaminan ketersediaan BBM bersubsidi seperti solar bagi masyarakat.
"Kami sampaikan bahwa jangan sampai masyarakat kesulitan dan kehabisan untuk mendapatkan minyak solar subsidi," ujar Ria Norsan.
Ia mengapresiasi kolaborasi antara BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, AKR Corporindo, dan Pemprov Kalbar dalam menjaga distribusi energi.
Pada 27 Juni 2025, BPH Migas juga menyoroti pendangkalan Muara Kapuas yang berpotensi menghambat jalur suplai BBM ke wilayah pedalaman seperti Kapuas Hulu.
"Perlu kita cermati di Muara Kapuas ini, mulai terjadi pendangkalan. Ini dapat menjadi salah satu faktor risiko dari suplai BBM yang nantinya akan berpengaruh hingga wilayah Kapuas Hulu," ungkap BPH Migas.
Selain itu, BPH Migas mengadakan pertemuan dengan DPD Organda Kalbar untuk membahas tata kelola distribusi BBM subsidi bagi angkutan darat.
"BPH Migas ingin memastikan bahwa BBM subsidi yang dialokasikan untuk konsumen pengguna itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume," tegas perwakilan BPH Migas dalam pertemuan tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
