Pantau - Pemerintah Kabupaten Bantul tengah melakukan pemetaan ulang lahan pertanian berkelanjutan guna memastikan lahan tersebut tidak dialihfungsikan menjadi bangunan non-pertanian dan program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat sasaran.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menyatakan bahwa pihaknya akan menggratiskan PBB untuk lahan sawah berkelanjutan mulai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
"Kami akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan sawah berkelanjutan, karena itu kita saat ini juga sedang menghitung atau memetakan ulang terkait lahan sawah berkelanjutan itu," ungkapnya.
Banyak Lahan Sawah Telah Berubah Fungsi
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, terdapat 12.831 hektare lahan yang termasuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Namun, sebagian lahan tersebut ditemukan telah berubah fungsi menjadi bangunan tempat tinggal atau usaha, yang membuat pemetaan ulang menjadi penting.
"Jadi kita petakan lagi, karena banyak sekali di Bantul terjadi bahwa lahan sawah yang tadinya tidak bisa dialihfungsikan untuk bangunan ini banyak yang dipergunakan untuk bangunan, baik tempat tinggal maupun tempat usaha," jelas Aris.
Alih fungsi lahan kerap dilakukan oleh pemilik karena alasan kebutuhan tempat tinggal maupun keinginan membangun di lahan milik sendiri, meskipun statusnya sebagai lahan pertanian seharusnya tidak berubah.
Aris menambahkan, "Sehingga mau tidak mau pemilik harus membangun di sana, kemudian hal lain mereka sukanya letaknya di situ sehingga mereka kepingin membangun rumah di situ, padahal status tanah tidak bisa dialihfungsikan."
Kafe di Atas Lahan Sawah Akan Tetap Kena Pajak
Pemetaan juga bertujuan untuk mengidentifikasi bangunan usaha yang berdiri di atas lahan pertanian, seperti kafe, yang selama ini masih terdaftar sebagai sawah dan membayar pajak lebih rendah.
"Kan ada yang dipergunakan untuk usaha, bahkan paling banyak itu kafe, sementara perizinan maupun pembayaran pajak masih sawah. Sehingga kita data semuanya untuk mengimbangi dari pembayaran gratis yang lahan pertanian itu," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
