Pemprov Riau Targetkan Rp4 Triliun dari Perdagangan Karbon untuk Dukung Pembangunan dan Kelestarian Alam

Pantau - Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pendapatan sebesar Rp4 triliun dari perdagangan karbon selama periode 2025 hingga 2029, sebagai salah satu upaya alternatif pendanaan pembangunan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan target tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Pekanbaru pada hari Senin.

Menurutnya, dana tersebut akan diperoleh dari kontribusi negara-negara maju, termasuk Inggris, yang mendukung upaya penurunan emisi karbon di negara berkembang.

"Kita wajib turunkan tingkat emisi dan negara maju mau memberikan kontribusi. Saya bertekad menjaga hutan dan lahan menjadi keuntungan ke depan," ungkap Abdul Wahid.

Komitmen Riau dalam Perdagangan Karbon

Abdul Wahid baru saja mengikuti London Climate Week pekan lalu, yang mempertemukannya dengan berbagai pihak terkait perdagangan karbon dan pendanaan lingkungan.

Ia menyebutkan bahwa Bank Dunia memberikan harga karbon sebesar 5 dolar Amerika Serikat per ton, sementara lembaga seperti United Nations Environment Programme (UNEP) dan donatur lainnya bersedia membayar antara 15 hingga 30 dolar Amerika Serikat per ton.

Dengan potensi penurunan emisi sebesar 200 ribu ton per tahun, Riau diperkirakan mampu meraih pendapatan hingga Rp4 triliun dari penjualan kredit karbon.

Dalam kunjungannya ke Inggris, Abdul Wahid juga bertemu dengan dua donatur, salah satunya adalah Architecture for REDD+ Transactions (ART), sebuah organisasi yang menetapkan standar pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

ART dikenal sebagai pengembang The Environmental Excellence Standard for REDD+ (TREES), standar internasional yang digunakan untuk mengukur, memantau, melaporkan, dan memverifikasi hasil dari program REDD+ di tingkat yurisdiksi.

Pendapatan Karbon untuk Program Lingkungan

Pendapatan dari perdagangan karbon akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelestarian lingkungan di Provinsi Riau.

Program-program tersebut mencakup sektor kehutanan, pertanian, transportasi, lingkungan hidup, serta pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

"Mudah-mudahan Bupati dan walikota bisa tersenyum. Ini langkah yang harus dilakukan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal untuk membangun," ia mengungkapkan.