Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

KKP Inisiasi Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional untuk Perkuat Ekonomi dan Keamanan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

KKP Inisiasi Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional untuk Perkuat Ekonomi dan Keamanan
Foto: KKP Inisiasi Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional untuk Perkuat Ekonomi dan Keamanan(Sumber: ANTARA/HO-Humas KKP)

Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi yang aman dan nyaman, sekaligus etalase sektor perikanan tangkap nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyatakan bahwa pelabuhan perikanan bukan hanya menjadi pusat aktivitas penangkapan dan distribusi hasil laut, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keamanan nasional.

"KKP terus perkuat pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi dan penjaga keamanan nasional," ujarnya.

Dorongan Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Obvitnas

Latif menjelaskan bahwa kompleksitas aktivitas dan nilai strategis pelabuhan perikanan menimbulkan potensi gangguan keamanan teknis, sosial, maupun kriminal.

Karena itu, Ditjen Perikanan Tangkap menginisiasi penetapan pelabuhan perikanan sebagai objek vital nasional (obvitnas) untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap aset negara dan investasi.

“Pelabuhan perikanan merupakan etalase perikanan tangkap. Ketika kita bicara tentang pelabuhan perikanan, kita bicara tentang stabilitas ekonomi, ketahanan sumber daya alam, dan keamanan nasional,” katanya.

Pada Mei 2025, KKP bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Internal Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) untuk obvitnas dan objek tertentu.

Pelatihan tersebut diikuti oleh tujuh petugas Ditjen Perikanan Tangkap.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Ady Candra, mengatakan penetapan pelabuhan sebagai obvitnas memungkinkan penerapan sistem pengamanan terpadu yang melindungi aset negara dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.

“Sistem pengamanan akan terintegrasi dalam melindungi aset negara dan investasi yang berkontribusi juga dalam implementasi program penangkapan ikan terukur serta PNBP pascaproduksi,” jelasnya.

Kolaborasi dengan Polri dan Visi Pelabuhan sebagai Pusat Ekonomi Daerah

Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagai obvitnas.

Ia menyambut baik langkah KKP dan menyatakan Polri siap memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen dan sertifikasi sistem pengamanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menekankan pentingnya penguatan kinerja pelabuhan dalam mendukung aktivitas masyarakat kelautan dan perikanan.

Ia menegaskan bahwa pelabuhan perikanan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan didukung dengan fasilitas yang berdaya saing serta berkelanjutan.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Aditya Yohan