Kapal Pengawas KKP Angkut 28 Warga Enggano ke Kota Bengkulu, Dampak Pendangkalan Alur Pelabuhan

Pantau - Kapal Pengawas (KP) Orca 05 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengangkut 28 warga dari Pulau Enggano menuju Kota Bengkulu sebagai respons terhadap terganggunya layanan transportasi laut akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

Langkah ini merupakan bentuk dukungan logistik dan mobilisasi masyarakat dari wilayah terluar ke daratan utama yang dipimpin langsung oleh KKP.

Perjalanan 12 Jam dari Enggano

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menerima laporan dari Nakhoda KP Orca 05, Sutisna Wijaya, bahwa kapal telah tiba di Perairan Kota Bengkulu pada Kamis pagi, 3 Juli 2025, pukul 08.30 WIB setelah menempuh perjalanan laut selama 12 jam.

"Alhamdulillah, kami sudah mendapat laporan dari Nakhoda KP Orca 05 bahwa kapal telah tiba di Kota Bengkulu dengan selamat setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 jam dari Enggano," ungkap Menteri Trenggono.

Pengerahan KP Orca 05 merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Trenggono dengan Gubernur Bengkulu pada 24 Juni 2025.

Dukungan Logistik dan Koordinasi di Lapangan

KP Orca 05 telah tiba lebih dulu di Perairan Enggano, tepatnya di sekitar Pelabuhan Malakoni, sejak Sabtu, 28 Juni 2025.

Setibanya di lokasi, Nakhoda kapal melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah setempat guna memastikan proses evakuasi berjalan lancar.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, menjelaskan bahwa total penumpang berjumlah 28 orang.

“Dari 28 penumpang, 26 orang merupakan warga Enggano dan dua orang merupakan perwakilan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) sebagai pendamping warga,” terangnya.

Penumpang terdiri dari 23 orang dewasa dan 5 anak-anak yang membutuhkan akses ke Kota Bengkulu karena terganggunya moda transportasi reguler.

Menteri Trenggono sebelumnya telah menginstruksikan penggunaan kapal pengawas untuk mendukung pembangunan wilayah pesisir dan menjamin konektivitas pulau-pulau kecil dengan pusat pemerintahan dan layanan publik.