Pantau - Komisi IV DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah konkret yang diambil Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengendalikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) guna menjaga kesehatan hewan ternak dan menjamin ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
"Pentingnya keberlanjutan kebijakan pengendalian PMK sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Panggah Susanto, usai kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Veteriner Farma (BBVet) Pusvetma Surabaya.
Ia menyoroti kendala dalam penyediaan vaksin PMK karena keterbatasan anggaran, di mana pemerintah baru mampu menyediakan 4 juta dosis dari total kebutuhan 8 juta dosis untuk tahun 2025.
Target Bebas PMK 2035 Jadi Perhatian DPR
Komisi IV DPR menyatakan akan memperjuangkan tambahan alokasi anggaran setelah menerima rencana jangka panjang dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.
"Ini yang menjadi perhatian Komisi IV. Kita berupaya keras terkait dengan kembalinya kita bebas dari PMK," tegas Panggah.
Sebagai komisi yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan, Komisi IV akan membahas kebutuhan anggaran lebih lanjut bersama Kementan.
"Nanti tentu kita hitung kira-kira jumlah yang memadai," tambahnya.
Kementan Fokus pada Vaksinasi dan Strategi Terpadu
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa target Indonesia bebas PMK pada 2035 dirancang berdasarkan pendekatan Progressive Control Pathway (PCP) yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).
Sejak tahun 2022, pemerintah telah menetapkan status wabah PMK, memulai vaksinasi massal, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
"Di semester pertama 2025, kita berhasil menurunkan kasus PMK hingga 92 persen," ungkap Agung.
Strategi vaksinasi periode kedua akan dilakukan pada Juli–September 2025 dengan fokus pada wilayah berisiko tinggi seperti Pulau Jawa dan Lampung.
Hingga akhir Juni 2025, stok vaksin nasional tersedia sebanyak 15,4 juta dosis yang berasal dari produksi swasta dan Pusvetma.
"Vaksin PMK produksi Pusvetma terbukti efektif dan sangat diminati peternak karena tidak menimbulkan efek samping," jelas Agung.
Sinergi Nasional Jadi Kunci Sukses
Agung menegaskan bahwa keberhasilan program pengendalian PMK sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak.
"Tanpa keterlibatan daerah dan kesadaran peternak, mustahil kita mencapai Indonesia bebas PMK 2035," ujarnya.
Pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, dan peternak disebut sebagai pemangku kepentingan utama yang harus bersinergi dalam menanggulangi wabah ini secara sistematis.
- Penulis :
- Aditya Yohan
