Pantau - Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyepakati kerja sama strategis untuk optimalisasi aset BUMN demi mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Bandung pada Senin, 14 Juli 2025.
Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Fokus utama kerja sama ini adalah pengelolaan aset strategis milik BUMN seperti lahan milik Perhutani dan PTPN.
Langkah optimalisasi ini ditujukan untuk mendukung program-program pro-rakyat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
"Kami berkoordinasi dan berkolaborasi mengenai aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN untuk memastikan bahwa program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan", ungkap Erick.
Pengembalian Fungsi Lahan dan Ancaman Bencana
Erick juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi lahan Perhutani menjadi hutan produksi dan hutan lindung.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 6.000 hektare kawasan hutan produksi telah beralih fungsi menjadi vila dan permukiman liar.
Perubahan fungsi ini menyebabkan kerusakan ekosistem hutan, peningkatan emisi karbon, dan memicu risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir serta longsor.
"Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM mendorong pengembalian lahan-lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula. Hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto", ia menambahkan.
Kementerian BUMN juga menyatakan kesiapannya mendukung relokasi masyarakat terdampak bencana melalui pemanfaatan lahan Perhutani secara tepat guna dan berkelanjutan.
Erick menekankan bahwa pendekatan ini penting agar penanganan pascabencana tidak bersifat sementara, tetapi terintegrasi dengan pembangunan jangka panjang.
Penandatanganan MoU dan Pembentukan Forum Strategis
Sebagai tindak lanjut, pada 21 Juli 2025 akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan Pemprov Jawa Barat.
MoU tersebut akan mencakup kerangka kerja sama strategis dalam pengelolaan aset dan pembangunan daerah.
Selain itu, kedua pihak juga akan membentuk Forum Strategis Pemda Jabar–Kementerian BUMN sebagai wadah koordinasi lintas sektor.
Forum ini akan menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, dengan ruang lingkup mencakup pengelolaan aset BUMN, penanganan bencana, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
- Penulis :
- Shila Glorya
