Pantau - Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, menyalurkan dana bantuan sebesar Rp35 miliar untuk mendukung peningkatan kapasitas kawasan transmigrasi di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara (Malut), dalam kunjungan kerjanya pada Selasa, 15 Juli 2025.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam pernyataannya, Viva Yoga menegaskan bahwa kehadirannya di Malut bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kawasan transmigrasi.
"Kedatangannya saya ke Malut, bukan hanya untuk sekedar kunjungan kerja, tapi sekaligus menginginkan ada peningkatan terhadap kapasitas di kawasan transmigrasi, baik itu ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat dan orientasi terhadap perspektif sosial budaya di kawasan transmigrasi di Malut," ujarnya.
Tujuh daerah yang menerima alokasi dana dari APBN 2025 tersebut adalah Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, dan Halmahera Utara.
"Untuk APBN 2025 total anggaran sebesar Rp35 miliar," jelasnya.
Viva Yoga menegaskan bahwa sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Transmigrasi kini menjalankan tiga misi utama:
- Menjaga integrasi nasional dan mempererat bangsa
- Mengentaskan kemiskinan
- Berkontribusi pada kedaulatan pangan
Ia berharap bantuan ini dapat mempercepat terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan pendapatan melalui potensi produk unggulan lokal.
"Ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Malut," tambahnya.
Penandatanganan MoU dan Sinergi Antarwilayah
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyambut positif dukungan dari Kementerian Transmigrasi dan mengajak seluruh kepala daerah untuk menyatukan visi dalam membangun kawasan transmigrasi.
"Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kelangsungan hidup masyarakat Maluku Utara khususnya yang saat ini sedang memperjuangkan hajat hidup mereka di daerah transmigrasi," ungkapnya.
Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Lamongan.
MoU tersebut mencakup kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta program pemberdayaan masyarakat, dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi dan Wakil Gubernur Maluku Utara.
Acara turut dihadiri oleh Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Wakil Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Kadis Nakertrans Maluku Utara, Kadis Nakertrans Halmahera Timur, serta jajaran Kementerian Transmigrasi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
