Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar semakin tepat sasaran melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Gakkum ESDM) Kementerian ESDM.
Kolaborasi dan Dukungan Legislasi
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai temuan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan hingga tuntas.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi XII DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu, 19 Juli 2025.
Erika menyebut bahwa BPH Migas menerima banyak masukan dari masyarakat dan legislatif terkait efektivitas pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa kuota BBM nasional tahun 2025 dipastikan mencukupi dan tersedia.
Sugeng mengapresiasi implementasi program subsidi tepat sasaran yang telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menambahkan bahwa penggunaan aplikasi digital dan sistem elektronik menjadi instrumen penting dalam mencegah kebocoran distribusi dan memperkuat transparansi.
Sugeng menekankan perlunya pengawasan yang konsisten untuk menjamin efektivitas kebijakan subsidi tepat sasaran.
Pemantauan SPBU di Sleman dan Yogyakarta
Erika Retnowati bersama Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman, melakukan inspeksi langsung ke SPBU di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pasokan dan distribusi BBM di SPBU berjalan aman dan lancar.
Erika mengapresiasi perbaikan sistem pengawasan seperti kualitas CCTV dan kelengkapan administrasi.
Harya menyampaikan bahwa sistem electronic data capture (EDC) di SPBU telah aktif dan mampu merekam transaksi pembelian BBM bersubsidi, termasuk dokumentasi foto kendaraan.
Ia menekankan perlunya perbaikan sistem berkelanjutan untuk mencegah praktik pengisian berulang oleh kendaraan yang sama serta potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pengelola SPBU juga diimbau memperhatikan kondisi infrastruktur seperti tangki BBM agar tidak bocor dan tidak menurunkan kualitas BBM.
Pemerintah berkomitmen menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi dan kompensasi melalui pengawasan ketat oleh BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga.
Peserta Kunjungan Komisi XII DPR RI
Anggota Komisi XII DPR RI yang hadir dalam kunjungan ini antara lain: Zulfikar Hamonangan, Syarif Fasya, Ateng Sutisna, Ratna Juwita, Yulisman, Alfons Manibui, Arif Riyanto Uopdana, Dipo Alam, Meitri Citra Wardani, Aqib Ardiansyah, Sigit Karyawan Yunianto, Totok Daryanto, dan Rokhmat Ardian.
Turut hadir mendampingi:
- Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman
- Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP
- Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nurhayatin Finahari
- Kepala Balai Besar Pengujian Migas LEMIGAS Kementerian ESDM Mustafid Gunawan
- Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
