Pantau - Pemerintah tengah membahas secara intensif pemberian izin usaha bagi industri penggilingan padi skala besar yang dinilai dapat mengancam kelangsungan penggilingan padi kecil.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pembahasan dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan Satgas Pangan.
Zulkifli Hasan atau Zulhas menilai tidak adil jika industri besar mengambil keuntungan dari padi yang dibeli dari petani yang mendapat subsidi pupuk dan irigasi dari negara.
"Itu kan pupuknya subsidi, irigasinya subsidi. Itu akan mematikan pabrik-pabrik padi yang kecil," ungkapnya.
Pemerintah berencana menetapkan peraturan perizinan industri penggilingan padi besar dalam tahun ini.
Industri Besar Dinilai Ancam Usaha Kecil
Menurut Zulhas, persoalan muncul ketika industri besar dibangun di Pulau Jawa dan mematikan banyak penggilingan kecil di sekitarnya.
"Satu (industri besar) berdiri, bisa menghabisi ratusan ribu pabrik padi. Ini yang akan kami atur, tetapi belum final," ia mengungkapkan.
Zulhas menegaskan bahwa industri besar tidak dilarang selama mereka membuka lahan sendiri dan tidak menggunakan fasilitas subsidi pemerintah.
Selain soal izin, pemerintah juga tengah merumuskan pengaturan harga beras yang dihasilkan oleh industri besar tersebut.
"Kami akan atur juga apakah satu harga atau nanti seperti apa. Sudah beberapa kali kami rapat, nanti setelah 17-an (Peringatan Kemerdekaan RI), akan minta waktu untuk lapor ke Presiden," kata Zulhas.
Presiden Prabowo Tegaskan Izin Khusus untuk Industri Besar
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa usaha penggilingan padi skala besar wajib memiliki izin khusus dari pemerintah.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi kebutuhan dasar rakyat, terutama agar masyarakat mendapatkan beras dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau.
Presiden juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan ini dipersilakan untuk pindah ke sektor usaha lain.
Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang adil dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
