Pantau - Pemerintah memastikan belum membuka peluang rekrutmen baru maupun kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun anggaran 2026, seiring fokus fiskal yang diarahkan untuk mendanai program-program prioritas nasional.
"Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan bahwa pemerintah masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk menentukan kebutuhan formasi PNS.
"Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan," tuturnya.
RAPBN 2026 Didorong Belanja Prioritas, Bukan Gaji ASN
Postur RAPBN 2026 dirancang dengan defisit sebesar Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Belanja negara dirancang mencapai Rp3.786,5 triliun, atau naik 7,3 persen dari outlook 2025.
Komponen belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.638,2 triliun.
Kenaikan belanja ini terutama untuk mendukung delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni:
- Ketahanan pangan
- Ketahanan energi
- Makan bergizi gratis (MBG)
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
- Pertahanan semesta
- Percepatan investasi dan perdagangan global
"MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," ujarnya.
Transfer ke Daerah Turun, Penerimaan Pajak Meningkat
Berbeda dengan BPP yang mengalami peningkatan, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun.
Penurunan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu, pendapatan negara pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.
Penerimaan pajak ditargetkan tumbuh 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun, dan penerimaan kepabeanan serta cukai ditargetkan sebesar Rp33,43 triliun atau naik 7,7 persen.
Total penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau naik 12,8 persen.
Namun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan turun 4,7 persen menjadi Rp455 triliun akibat pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
- Penulis :
- Aditya Yohan
