Pantau - Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, bergerak cepat merespons penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan delapan pegawai lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yassierli langsung memanggil satu per satu seluruh pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengevaluasi penataan serta digitalisasi layanan perizinan yang sudah berjalan.
“Konsolidasi menyeluruh di internal kementerian ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proses reformasi dipercepat,” tegasnya.
Penegasan Integritas dan Evaluasi Layanan
Dalam arahannya, Yassierli menekankan pentingnya pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh jajaran Kemnaker, termasuk hampir seribu Penyelenggara Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
Ia menegaskan bahwa implementasi pakta tersebut harus benar-benar dipastikan berjalan.
Kerja sama aktif dengan KPK juga ditekankan, seiring pendalaman data dan fakta oleh lembaga antirasuah tersebut.
Yassierli mengumpulkan seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Binwasnaker K3 untuk mengokohkan komitmen integritas, profesionalitas, serta peningkatan layanan.
Tim Manajemen Perubahan dan Rotasi Pejabat
Sebagai langkah konkret, Menaker menginstruksikan pembentukan Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat yang bertugas mengevaluasi layanan dan memperkuat sistem pengendalian risiko di lingkungan Kemnaker.
Ia juga menegaskan siap melakukan rotasi atau pencopotan terhadap pejabat maupun staf yang terindikasi bermasalah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik pungutan liar dan pemerasan.
“Agenda reformasi struktural akan terus dilanjutkan dan dikuatkan. Antara lain mencakup penataan ulang layanan dan regulasi, penguatan manajemen risiko, serta percepatan digitalisasi demi mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Yassierli.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
