Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) bertujuan untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari berbagai ancaman lingkungan dan bencana alam.
"Kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang juga harus kita lindungi," kata AHY usai menghadiri Indonesia Summit 2025 di Jakarta.
Badan Otorita ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan perlindungan jangka panjang terhadap kawasan pesisir yang semakin rentan akibat perubahan iklim dan pembangunan yang tidak terkendali.
Fokus Perlindungan dan Rencana Strategis Badan Otorita
Fokus utama perlindungan yang akan dilakukan mencakup pencegahan banjir rob, penurunan muka tanah (land subsidence), perlindungan terhadap masyarakat pesisir, serta menjaga kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari risiko bencana.
Badan Otorita akan berperan sebagai perpanjangan tangan eksekutif dan operasional dalam pengelolaan kawasan pesisir utara Jawa.
Badan ini akan menyusun rencana dan roadmap yang komprehensif untuk penanganan kawasan Pantura secara sistematis dan terukur.
AHY yang juga telah ditunjuk sebagai Ketua Badan Otorita Pengelola Pantura menyebut bahwa koordinasi lintas sektor akan melibatkan lima kementerian teknis, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi.
"Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholder, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah," ujar AHY.
Rencana Giant Sea Wall dan Skema Pembiayaan
Salah satu proyek strategis yang akan digarap oleh Badan Otorita adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Proyek ini akan menggunakan skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Skema tersebut dinilai sebagai pendekatan pembiayaan paling tepat untuk proyek infrastruktur berskala besar yang memerlukan dana signifikan.
Proporsi pembiayaan antara pemerintah dan swasta masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
