Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025 menunjukkan potensi surplus beras sebesar 5 juta ton hingga bulan September, didorong oleh produksi dalam negeri yang secara signifikan melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Produksi Capai 28,22 Juta Ton, Konsumsi 23,21 Juta Ton
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan informasi ini dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Data proyeksi tersebut disusun berdasarkan sinergi antara Neraca Pangan dan Kerangka Sample Area (KSA) milik Badan Pusat Statistik (BPS).
“Produksi beras diproyeksikan mencapai 28,22 juta ton hingga September 2025. Kemudian kebutuhan konsumsi sampai September itu 23,21 juta ton. Artinya, kalau melihat produksi dibandingkan dengan kebutuhan, masih ada surplus 5 juta ton”, jelas Ketut.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan intervensi perberasan secara kolaboratif dan konsisten untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.
Proyeksi tersebut menunjukkan tren positif terhadap produksi beras nasional sepanjang tahun 2025.
Kearifan Lokal Pengaruhi Distribusi Pasar
Ketut menyoroti bahwa surplus ini tidak serta-merta langsung terlihat di pasar karena adanya kebiasaan penyimpanan oleh petani yang berakar pada kearifan lokal.
“Memang petani kita di beberapa daerah punya pola penyimpanan yang sesuai kearifan lokalnya. Jadi petani itu tidak langsung menjual, ada yang disimpan. Itu tercermin dalam survei kami di 2023 dan 2024 bahwa rumah tangga produsen dan konsumen menyimpan lebih dari 10 persen”, ungkapnya.
Berdasarkan Survei Stok Beras dan Jagung Akhir Tahun 2023 (SSBJAT23), sebaran stok beras nasional adalah sebagai berikut: rumah tangga produsen dan konsumen menyimpan 66,34 persen, Perum Bulog 19,60 persen, pedagang 6,74 persen, sektor horeka dan industri 3,72 persen, penggilingan 3,53 persen, dan usaha pertanian berbadan hukum (UPB) 0,07 persen.
Dengan kondisi tersebut, Bapanas menilai surplus beras nasional hingga September 2025 tergolong sangat baik.
Namun, Ketut menekankan pentingnya memperhitungkan faktor budaya penyimpanan agar distribusi ke pasar tetap terjaga.
“Jadi ini harus diperhitungkan sehingga memang kalau produksinya tinggi, barang itu ada, tapi kemungkinan tidak ke pasar, mereka tahan untuk jaga-jaga. Ini tentu tidak bisa dilarang karena merupakan budaya setempat”, ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
