Pantau - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Perum Bulog Tabahawa di Ternate, Maluku Utara, pada Selasa, 23 September 2025, guna memastikan ketersediaan dan kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di daerah.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait penurunan kualitas beras bantuan yang diterima.
Beras Lokal Mengabur, Tak Layak Disalurkan
Dalam sidak tersebut, Tim Komisi IV DPR RI menemukan sekitar 1.200 ton beras yang tersimpan di gudang sejak Mei 2024.
Berdasarkan pengecekan di lapangan, sebagian beras impor yang sudah disimpan lebih dari satu tahun masih dalam kondisi baik, namun beras lokal mengalami perubahan warna menjadi abu-abu dan dinilai menurun kualitasnya.
“Kami mendapati beras lokal yang sudah setahun lebih disimpan di gudang, warnanya sudah tidak sebaik semula. Saya tidak tahu mau disimpan sampai kapan. Kenapa tidak segera disalurkan ke masyarakat,” tegas Titiek.
Sebagian dari beras tersebut tengah dikemas untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), namun menurut Titiek, kualitasnya tidak layak diberikan kepada masyarakat.
“Kalau program SPHP menyalurkan beras yang kondisinya seperti ini, tentu tidak layak. Masyarakat berhak mendapatkan beras yang baik dan aman dikonsumsi,” ujarnya.
Komisi IV Desak Percepatan Distribusi
Titiek mendesak agar Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog segera mengambil tindakan cepat untuk menyalurkan stok lama sebelum kualitasnya semakin menurun.
Ia juga menegaskan bahwa Bulog hanya bertindak sebagai operator gudang yang menjalankan perintah, sementara kebijakan distribusi berada di tangan kementerian teknis dan Bapanas.
“Saya sudah berkali-kali meminta sejak Februari agar beras ini segera dikeluarkan. Pemerintah harus lebih cepat bertindak supaya kualitas beras tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan,” ungkapnya.
Komisi IV menilai koordinasi lintas lembaga perlu ditingkatkan untuk menghindari akumulasi stok dan pemborosan anggaran akibat penurunan mutu beras.
Untuk itu, Komisi IV DPR RI akan menjadwalkan rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Perum Bulog guna meminta penjelasan dan langkah konkret dalam percepatan distribusi beras.
DPR Kawal Ketahanan dan Kualitas Pangan
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan nasional sesuai amanat undang-undang.
Komisi IV menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kualitas cadangan beras pemerintah, termasuk mengevaluasi sistem penyimpanan dan distribusinya.
“Kami akan membawa temuan ini ke rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Bulog. Masyarakat berhak atas pangan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau,” pungkas Titiek.
Sidak ini turut didampingi anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Bulog Divre Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
