Pantau - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri bekerja sama dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia SKALA untuk memperkuat kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Penguatan Kebijakan Responsif
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat daya saing daerah melalui kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan responsif.
"Kebijakan yang lahir harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar kualitas demokrasi lokal meningkat," ujarnya.
Ia menekankan banyak persoalan daerah muncul karena kebijakan yang belum berpihak pada masyarakat, sehingga analis kebijakan harus hadir dengan solusi inovatif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sosialisasi dan lokakarya ini disebut sebagai milestone untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah dengan dukungan data akurat agar kebijakan bisa diterima masyarakat.
Instrumen dan Pemantauan
Kolaborasi BSKDN-SKALA sejalan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan daya saing, kesejahteraan, dan kualitas demokrasi lokal.
Yusharto menegaskan pembinaan berkelanjutan sangat penting agar analis kebijakan mampu menghadapi masalah publik yang semakin kompleks.
"Pendekatan lama tidak bisa lagi dipakai, perlu cara-cara baru yang lebih solutif," tegasnya.
Selain peningkatan kapasitas JFAK, BSKDN juga mendorong pemanfaatan sejumlah instrumen pengukuran kebijakan seperti Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Harapannya, Papua dapat memperkuat posisinya dalam pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi sekaligus inklusif.
BSKDN berkomitmen melakukan pemantauan berkelanjutan agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara konsisten.
- Penulis :
- Aditya Yohan
