Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah membentuk Tim Percepatan NTB yang bertugas mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah melalui penyelesaian berbagai persoalan krusial masyarakat.
Fokus utama dari tim ini mencakup pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan desa berdaya sebagai pondasi pembangunan dari akar rumput.
Di atas kertas, gagasan pembentukan tim ini terlihat menjanjikan.
Namun, publik mulai mempertanyakan seberapa besar profesionalisme dan kapabilitas tim dalam menghadapi tantangan riil masyarakat NTB.
Tim Berisi Akademisi dan Praktisi, Bukan Sekadar Staf Khusus
Tim Percepatan NTB beranggotakan 15 orang yang berasal dari latar belakang akademisi, birokrat, hingga praktisi.
Beberapa nama yang masuk dalam struktur tim antara lain Dr. Adhar Hakim sebagai koordinator, Prof Ir Dahlanuddin, dan Prof Dr Sitti Hilyana.
Kehadiran para akademisi memberi nuansa teknokratis dan ilmiah, yang diharapkan memperkuat fondasi kebijakan berbasis data.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa tim ini tidak boleh dianggap sekadar sebagai "staf khusus berlabel baru", melainkan sebagai motor analisis kebijakan serta penghubung antara visi kepala daerah dengan implementasi oleh OPD (organisasi perangkat daerah).
Tugas-tugas utama tim ini selaras dengan konteks persoalan khas daerah NTB, antara lain tingkat kemiskinan yang masih dua digit, harga pangan yang fluktuatif, serta masih banyaknya desa yang tertinggal.
Keberhasilan tim dalam mengubah skema besar menjadi aksi nyata akan sangat bergantung pada konsistensi kerja, transparansi anggaran, dan kemampuan berkolaborasi dengan birokrasi yang ada.
Namun demikian, pengalaman dari daerah lain menunjukkan bahwa tim percepatan kerap kali hanya menjadi alat politik kepala daerah.
Jika hal itu terjadi di NTB, risiko kehilangan kepercayaan publik akan semakin tinggi.
Sebaliknya, jika tim bekerja secara objektif, berbasis data dan fakta, maka kehadiran mereka bisa menjadi jembatan antara kebijakan strategis dan kebutuhan riil masyarakat.
Profesionalisme Jadi Taruhan Utama
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, sejak awal telah mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam kerja tim percepatan.
Ia mengacu pada pengalaman di sejumlah daerah lain, di mana tim percepatan hanya menjadi bagian dari strategi politik tanpa kontribusi nyata.
Kekhawatiran tersebut tidak lepas dari fakta bahwa di Tim Percepatan NTB, terdapat beberapa nama yang dikaitkan dengan tim sukses politik.
Jika penunjukan anggota tim lebih berdasarkan kedekatan personal daripada kapabilitas, maka potensi bias kebijakan sangat besar.
Meski demikian, keterlibatan akademisi senior dan mantan birokrat tetap menghadirkan optimisme atas potensi kinerja tim ke depan.
Pengalaman dalam riset dan birokrasi dinilai mampu memperkuat proses perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan mendukung eksekusi program pembangunan yang lebih terarah.
Pemerintah Provinsi NTB kini menghadapi dua pilihan: menjadikan tim ini sebagai katalis perubahan yang berpihak pada rakyat, atau membiarkannya menjadi simbol formalitas yang kehilangan makna.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
