Pantau - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi belanja proyek besar atau flagship bila ingin menggeser anggaran demi memenuhi kebutuhan program stimulus ekonomi.
Rekomendasi Evaluasi Proyek Besar
Yusuf menilai pendekatan Purbaya yang memilih menggeser anggaran dibanding membuka pos belanja baru dapat mengurangi tekanan terhadap defisit APBN sekaligus menjaga kredibilitas fiskal.
Namun, ia menekankan bahwa strategi tersebut berpotensi membuat sejumlah program lain mengalami pengurangan alokasi atau penundaan realisasi.
"Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggeseran anggaran dilakukan pada pos-pos yang tingkat realisasinya rendah atau dampak ekonominya terbatas, sehingga tidak mengorbankan program prioritas yang menyentuh masyarakat luas," ungkap Yusuf.
Ia merekomendasikan adanya kajian khusus terhadap proyek-proyek besar yang menghabiskan anggaran besar.
Bila realisasinya rendah atau tidak sesuai target, Yusuf menyarankan sebagian dana proyek flagship dialihkan ke belanja yang lebih cepat tersalurkan, seperti bantuan sosial, belanja modal produktif, atau subsidi untuk daya beli.
"Dengan begitu, fiskal tetap terjaga, stimulus lebih tepat sasaran, dan defisit bisa dikelola secara berimbang tanpa mengurangi dorongan bagi pertumbuhan," tambahnya.
Realokasi Anggaran untuk Stimulus Akhir Tahun
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan realokasi anggaran APBN untuk memenuhi kebutuhan program stimulus ekonomi pada akhir tahun 2025.
Anggaran yang akan dialihkan berasal dari pos belanja yang dinilai tidak terlalu mendesak tahun ini.
"Nanti saya sisir dulu. Kalau tempat-tempat yang nggak bisa belanja tahun ini, akan saya geser," ujar Purbaya.
Adapun stimulus ekonomi akhir tahun terdiri dari delapan program akselerasi, antara lain program magang, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata dan horeka (hotel, restoran, kafe), bantuan pangan, diskon iuran JKK dan JKM bagi BPU ojol selama enam bulan, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan, program Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan Kemen PU, program deregulasi, serta program perkotaan.
- Penulis :
- Shila Glorya
