Pantau - Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8 persen, naik dari estimasi sebelumnya sebesar 4,7 persen, sebagaimana tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 yang dirilis pada Selasa (7/10).
Pertumbuhan Ekonomi Masih Kuat di Kawasan Asia Timur dan Pasifik
Laporan tersebut mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) masih relatif tinggi.
Namun, Bank Dunia menilai langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan laju pertumbuhan saat ini belum tentu mampu mendukung pertumbuhan di masa mendatang.
Bank Dunia menyoroti bahwa pertumbuhan tahunan di China dan Indonesia mencapai sekitar lima persen, melampaui estimasi potensi pertumbuhan karena adanya dukungan pemerintah.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa defisit fiskal China meningkat dari 4,5 persen pada 2019 menjadi 8,1 persen pada 2025.
Rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) China juga diprediksi mencapai 70,8 persen pada tahun ini.
Kondisi tersebut dinilai akan mempersempit ruang bagi pemerintah China untuk memberikan stimulus fiskal pada tahun 2026.
Sementara itu, tantangan fiskal di Indonesia dinilai lebih berkaitan dengan komposisi belanja pemerintah, bukan pada besaran defisit.
Defisit Indonesia diperkirakan masih sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam aturan fiskal nasional.
“Saat ini, alokasi anggaran pemerintah Indonesia difokuskan pada subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang digerakkan oleh negara guna mendorong peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian,” ungkap Bank Dunia dalam laporannya.
Dorongan Reformasi untuk Tingkatkan Potensi Pertumbuhan
Bank Dunia menekankan bahwa China dan Indonesia perlu melakukan reformasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja produktif.
Reformasi yang disarankan meliputi penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, serta penyederhanaan perizinan usaha, khususnya di Indonesia.
Negara lain di kawasan seperti Filipina dan Vietnam disebut telah melakukan reformasi struktural yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan proyeksi pertumbuhan.
Di Filipina, pemerintah membuka sektor-sektor strategis seperti logistik, telekomunikasi, dan energi terbarukan untuk memperkuat persaingan.
Pemerintah Filipina juga memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui kerangka Enterprise-Based Education and Training (EBET).
Sementara di Vietnam, pemerintah memulai reformasi institusional sejak akhir 2024 yang mencakup restrukturisasi birokrasi besar-besaran, pengurangan jumlah kementerian dan lembaga, serta penyederhanaan struktur pemerintahan daerah dari 63 menjadi 34 provinsi.
Pemerintah Vietnam juga menghapus level pemerintahan tingkat distrik dan mengurangi jumlah pegawai negeri hingga 20 persen atau sekitar 100 ribu orang dalam lima tahun.
Reformasi lain di Vietnam mencakup pembaruan Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Anggaran Negara, serta penyederhanaan layanan bisnis untuk memperbaiki iklim investasi.
- Penulis :
- Shila Glorya
