Pantau - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian investasi bagi para pelaku usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di Indonesia.
Negara Hadir Jamin Kepastian Investasi
Todotua menjelaskan bahwa Kementerian Investasi tidak berada dalam ranah kebijakan teknis, namun memiliki peran penting dalam memastikan kepastian bagi pelaku usaha swasta, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Pertemuan antara Kementerian Investasi dengan sejumlah pihak digelar di Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina Patra Niaga, serta para pelaku usaha SPBU swasta.
Diskusi tersebut dilatarbelakangi oleh surat dari pelaku usaha swasta kepada Kementerian Investasi yang meminta kepastian dan keberlanjutan investasi mereka di tengah isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang dijual oleh SPBU swasta.
“Negara harus hadir dalam mengelola isu kepastian investasi di sektor ini,” ungkap Todotua.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Dalam pertemuan itu, pihak Direktorat Jenderal Migas dan BPH Migas menyampaikan bahwa telah terjalin kerja sama antara pelaku usaha non-Pertamina dengan Pertamina untuk menutup kebutuhan pasokan BBM hingga akhir tahun.
Todotua menjelaskan bahwa kelangkaan BBM non-subsidi di sejumlah SPBU swasta terjadi akibat peralihan konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke non-subsidi.
“Terjadi peningkatan volume penjualan di SPBU-SPBU swasta,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara harus memastikan keberlanjutan investasi pelaku usaha swasta yang telah menanamkan modalnya, baik yang sudah berjalan maupun yang akan datang.
Todotua menambahkan bahwa investasi memiliki dampak luas terhadap ekosistem ekonomi, termasuk penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri kecil dan menengah (UMKM), serta munculnya industri pendukung atau vendor.
“Oleh karena itu, negara wajib menjaga dan mengelola investasi dengan memberikan kepastian dalam pelayanan, perizinan, regulasi, serta kebijakan,” katanya.
Dengan kepastian tersebut, lanjutnya, investasi di Indonesia diharapkan dapat stabil, tumbuh dengan baik, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
