billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Harga Beras Turun di 33 Provinsi, Pemerintah Perketat Pengawasan hingga Akhir 2025

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Harga Beras Turun di 33 Provinsi, Pemerintah Perketat Pengawasan hingga Akhir 2025
Foto: (Sumber: Arsip - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri) dalam jumpa pers soal temuan kios pupuk bersubsidi yang tidak menaati HET baru turun 20 persen, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). ANTARA/Harianto.)

Pantau - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga beras agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara merata di seluruh daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam keterangannya terkait perkembangan harga beras nasional menjelang akhir tahun.

Amran menyatakan bahwa harga beras secara nasional telah mengalami tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

“Harga beras sudah turun. Jadi seluruh Indonesia kemarin kan itu sudah turun. Tetapi, kita tidak boleh puas. Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan,” ungkap Amran.

Harga Beras Nasional Turun, Tapi Pengawasan Diperketat

Meskipun harga beras telah menunjukkan penurunan, pemerintah tetap akan memperketat pengawasan untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga.

“Intinya, sekarang harga beras sudah turun, tapi kita tidak boleh puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali,” tegas Amran.

Bapanas bersama Satgas Pengendalian Harga Beras terus menggencarkan pengawasan harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Supervisi ini dilakukan secara kolaboratif di seluruh provinsi.

Amran mengakui bahwa masih terdapat wilayah, terutama daerah non-penghasil beras seperti Papua dan wilayah timur, yang mencatatkan harga di atas HET.

Namun ia membawa kabar baik dari Merauke, Papua Selatan.

“Ini masih ada yang di atas HET, terutama yang bukan penghasil beras, seperti daerah timur, di Papua. Tetapi ada yang menggembirakan. Di Merauke, Papua Selatan, karena kita membuat food estate di sana, itu harga beras bagus,” katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga minggu keempat Oktober 2025, sebanyak 225 kabupaten/kota mengalami penurunan harga beras.

Jumlah tersebut naik 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober 2025.

Dari 38 provinsi, hanya lima provinsi yang mencatatkan kenaikan harga, sementara 33 provinsi lainnya mengalami penurunan, termasuk Papua Selatan dengan penurunan sebesar 1,56 persen.

Harga beras medium secara nasional turun 1,65 persen dibandingkan September 2025.

Sementara itu, harga beras premium turun sebesar 0,69 persen pada periode yang sama.

Penyaluran CBP Dipercepat, SPHP Terus Ditingkatkan

Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025, tertanggal 20 Oktober 2025.

Struktur Satgas terdiri dari pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi dan dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Polri Daerah masing-masing.

Selain pengawasan harga, pemerintah juga mengoptimalkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog.

Program SPHP bertujuan menekan harga beras, terutama untuk jenis medium yang banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah.

Hingga 30 Oktober 2025, realisasi penjualan beras SPHP secara nasional mencapai 564,6 ribu ton.

Stok beras Bulog per 30 Oktober 2025 tercatat sebesar 3,912 juta ton.

Dari jumlah tersebut, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,754 juta ton, sementara sisanya merupakan stok komersial.

Sepanjang 2025, Bapanas telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan CBP melalui operasi pasar, bantuan pangan, serta bantuan bencana atau keadaan darurat.

Hingga akhir Oktober 2025, penyaluran CBP ke masyarakat telah mencapai 1,004 juta ton dan akan terus dipercepat hingga akhir tahun.

Penulis :
Aditya Yohan