Pantau - Pemerintah Indonesia optimistis dapat memperoleh pembebasan tarif impor atau tarif nol persen bagi sejumlah komoditas unggulan nasional dalam kesepakatan dagang final dengan Amerika Serikat (AS) yang saat ini masih dalam proses pembahasan.
Komoditas Strategis Jadi Prioritas
Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil memperoleh penurunan tarif dari semula 32 persen menjadi 19 persen dalam kerangka negosiasi perdagangan dengan AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia–AS menyampaikan bahwa komoditas seperti kelapa sawit, kakao, dan karet memiliki peluang besar mendapatkan tarif nol persen karena tidak diproduksi oleh AS.
Pemerintah juga mendorong perlakuan khusus terhadap komoditas yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan nasional.
Usulan ini tidak hanya menyangkut aspek tarif, tetapi juga menyasar pada penghapusan hambatan non-tarif yang selama ini membatasi akses pasar.
Airlangga menegaskan bahwa negosiasi dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan bertujuan memperkuat hubungan bilateral dengan AS.
"Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global," ujarnya.
Proses Hukum dan Diplomasi Ekonomi Berjalan Seiring
Proses penyusunan dokumen hukum (legal drafting) saat ini sedang berlangsung untuk memastikan seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Pembahasan lanjutan antara Indonesia dan AS dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2025, setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pendekatan Indonesia dalam negosiasi ini dilakukan secara terukur dan hati-hati.
Ia menegaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia bersifat bebas dan aktif, dengan prinsip menjaga kedaulatan nasional dalam setiap kesepakatan internasional.
Menurut Haryo, setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dirancang untuk:
- Melindungi kepentingan nasional
- Memperkuat kedaulatan ekonomi
- Memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi
- Mendorong kesejahteraan rakyat
- Menjaga posisi strategis Indonesia di kancah global
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
