Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp611,7 triliun, atau 65,8 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp929 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pemerintah telah menjalankan sebagian besar program strategis sesuai target tahunan yang telah ditentukan.
"Beberapa program prioritas pemerintah tahun 2025 yang pagunya Rp929 triliun, dan telah dijalankan sebesar Rp611,7 triliun atau 65,8 persen dari target," ungkapnya.
Rincian Program Prioritas: Daya Beli hingga Kesehatan
Pada kategori penguatan dan proteksi daya beli, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyerap Rp27,5 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara itu, Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah serta beasiswa lainnya menyerap Rp23,8 triliun untuk 14,9 juta siswa.
Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), termasuk Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), menghabiskan Rp54,1 triliun untuk 18,3 juta KPM.
Untuk sektor jaminan kesehatan, bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menyerap Rp40,6 triliun bagi 96,8 juta peserta.
Program tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS (TPG/TPD) mengalokasikan Rp16,5 triliun bagi 1,2 juta penerima.
Sektor perumahan juga menjadi prioritas, dengan Rp24,8 triliun digunakan untuk membangun 212.600 unit rumah.
Infrastruktur Publik dan Stabilisasi Harga Jadi Fokus
Program pelayanan publik mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi Rp32,7 triliun bagi 39,7 juta penerima.
Program cek kesehatan gratis dan penanganan tuberkulosis (TB), serta revitalisasi rumah sakit, telah menyerap Rp5,6 triliun untuk 57,2 juta peserta.
Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menyerap Rp1,4 triliun untuk 165 sekolah.
Di sektor stabilisasi harga dan produksi, pemerintah telah merealisasikan Rp59,5 triliun untuk subsidi non-energi seperti Kredit Usaha Rakyat dan pupuk bagi 9,5 juta petani.
Subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp255,5 triliun untuk 42,5 juta pelanggan listrik bersubsidi.
Program Lumbung Pangan menyerap Rp11,8 triliun untuk 2,2 juta hektare kawasan padi, sementara cadangan pangan melalui Bulog menyerap Rp22,1 triliun untuk pengadaan 2,1 juta ton beras atau gabah.
Untuk sektor sarana dan prasarana publik, renovasi dan revitalisasi sekolah menyerap Rp13,5 triliun untuk 12.500 sekolah.
Pembangunan bendungan, irigasi, dan operasi pemeliharaan sarana prasarana sumber daya alam (SDA) menyerap Rp11,9 triliun.
Preservasi jalan dan jembatan menghabiskan Rp8,8 triliun.
Selain itu, Rp1,6 triliun dialokasikan untuk program Kampung Nelayan, Pergaraman Nasional, dan Budidaya Ikan Nila Salin (BINS).
- Penulis :
- Leon Weldrick
