Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

KAI dan Pemprov Jabar Teken Kerja Sama Optimalkan Transportasi Kereta Api dan Pengembangan Stasiun

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

KAI dan Pemprov Jabar Teken Kerja Sama Optimalkan Transportasi Kereta Api dan Pengembangan Stasiun
Foto: (Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perkeretaapian di Jawa Barat. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di atas perjalanan Kereta Istimewa Purwakarta menuju Gambir (25/11).)

Pantau - PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang optimalisasi penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat.

Penandatanganan dan Tujuan Kerja Sama

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di atas perjalanan Kereta Istimewa Purwakarta menuju Gambir pada 25 November 2025.

Kesepakatan ini merupakan langkah lanjutan dari komitmen bersama pada 10 Oktober 2025 untuk memperkuat pengembangan perkeretaapian dan konektivitas antarmoda di seluruh Jawa Barat.

Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan identitas layanan kereta api, penataan kawasan stasiun, serta penyusunan kajian strategis untuk mempercepat pembangunan ekosistem transportasi berbasis rel.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan agenda transformasi KAI dan prioritas pembangunan Jawa Barat yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Bobby Rasyidin mengatakan, "Kereta api adalah fondasi konektivitas Jawa Barat. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat, memperkuat pariwisata, mempermudah mobilitas pelaku usaha, dan mendorong transportasi yang berkelanjutan."

Fokus Pengembangan Layanan dan Stasiun

Fokus utama kerja sama meliputi pengembangan identitas layanan yang membuka peluang layanan baru untuk mendukung pariwisata, mempermudah arus mobilitas masyarakat, dan memperluas akses ekonomi dari wilayah perkotaan hingga perdesaan.

KAI dan Pemprov Jabar menyiapkan skema layanan untuk memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, termasuk petani, pedagang, dan pelaku UMKM lokal.

Penataan kawasan stasiun menjadi agenda prioritas, dengan tahap pertama fokus di Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong sebagai simpul mobilitas utama di Bandung Raya.

Tahap berikutnya akan diterapkan di stasiun-stasiun lain sesuai kebutuhan dan prioritas bersama, dari total sekitar 98 stasiun aktif yang menjadi simpul mobilitas masyarakat dan pintu masuk kegiatan ekonomi daerah.

Pengembangan stasiun dan layanan kereta api memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas perkotaan hingga perdesaan, membuka akses destinasi wisata, dan memperlancar distribusi logistik serta rantai pasok hasil pertanian dan UMKM lokal.

Bobby Rasyidin menambahkan, "Penataan kawasan stasiun dengan menata ruang agar lebih ramah pejalan kaki, terintegrasi dengan angkutan umum, dan memberi ruang yang lebih baik bagi UMKM. Stasiun harus mencerminkan wajah Jawa Barat yang modern, nyaman, dan inklusif."

PKS juga mencakup penyusunan berbagai kajian strategis, antara lain kajian bisnis dan ekonomi transportasi, kajian hukum dan kelembagaan, kajian risiko, arah pengembangan transportasi wisata dan peningkatan prasarana, optimalisasi aset KAI dan Pemprov Jabar, penyusunan roadmap perlintasan sebidang, serta rencana peningkatan kapasitas layanan di jalur strategis seperti wilayah Nambo.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kolaborasi ini bagian penting dari visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029 yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.

Dedi Mulyadi mengatakan, "Perjalanan hari ini menguatkan kembali nilai peradaban transportasi di Jawa Barat. Kereta api mampu menjangkau wilayah yang luas sambil tetap menjaga landscape dan keindahan alam Jawa Barat."

Pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur kereta api untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Implementasi dan Harapan Masyarakat

Sebagai langkah implementasi, KAI dan Pemprov Jabar akan membentuk Joint Working Group untuk memastikan program berjalan efektif melalui penyusunan rencana kerja, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Rencana penataan stasiun dan peningkatan identitas layanan akan tercantum dalam lampiran PKS, sedangkan rencana kerja penyusunan kajian disepakati dalam waktu enam bulan sejak penandatanganan.

Bobby Rasyidin menambahkan, “Kami ingin masyarakat Jawa Barat merasakan manfaat langsung dari penguatan transportasi kereta api, mulai dari layanan yang lebih nyaman, konektivitas yang lebih mudah, hingga peluang ekonomi yang semakin terbuka. KAI berkomitmen menjadikan rel di Jawa Barat sebagai penghubung aktivitas, pariwisata, dan harapan masyarakat.”

Penulis :
Ahmad Yusuf