Pantau - Pemerintah Indonesia terus mempercepat proses aksesi untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi dinamika global dan mendorong reformasi kebijakan domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyambut kunjungan Wakil Sekretaris Jenderal OECD, Frantisek Ruzicka, di Jakarta dalam rangka memperkuat kerja sama dan meninjau langsung perkembangan proses aksesi Indonesia.
Kunjungan ini difokuskan untuk melihat percepatan dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi technical review, khususnya di bidang lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital.
"Pertemuan pagi ini, Indonesia melakukan update terhadap technical review dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan dan ekonomi digital. Di bidang tersebut, didahulukan peninjauan mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam membentuk ketahanan nasional untuk menghadapi tantangan global hari ini," ungkap Airlangga.
Penyesuaian Regulasi dan Komitmen Nasional
Target Indonesia menjadi anggota penuh OECD telah menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Sebagai bentuk keseriusan, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No.30 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian kementerian terkait guna mendukung proses aksesi.
Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan platform digital khusus bernama INA OECD, sebagai wadah koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan.
"Indonesia membuat platform digital yang disebut INA OECD, untuk wadah koordinasi dan kolaborasi digital bagi Indonesia. Jadi, Indonesia, kita sudah menggunakan digital platform untuk mengaksesi OECD ini," katanya.
Ia menambahkan bahwa progres Indonesia dalam aksesi sudah sangat terlihat oleh OECD.
"Di tengah ketidakpastian global, keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan dapat menavigasi ketidakpastian atau kondisi multipolarisme global," jelasnya.
Reformasi Ekonomi dan Proyeksi Kebijakan Publik
Dalam bidang perdagangan, meski tantangan seperti perang dagang masih berlangsung, Indonesia tetap aktif melalui partisipasi dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Airlangga juga menekankan bahwa pengakuan dunia terhadap peran Indonesia semakin meningkat.
"Indonesia betul-betul di lihat negara yang sangat visible di global. Dan visibility di global ini diikuti reformasi dan transformasi di ekonomi, dan arahan Presiden untuk selalu melakukan bottlenecking di birokratisasi dan transformasi," ujarnya.
Salah satu program nasional yang dijadikan contoh adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebut telah menjangkau hampir 44 juta penerima hanya dalam waktu satu tahun.
"Aksesi Indonesia diharapkan bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera," tutup Airlangga.
- Penulis :
- Arian Mesa
