Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pentingnya pengembangan perkebunan rakyat guna mewujudkan swasembada kakao nasional serta menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam kunjungannya ke Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Kamis 22 Januari 2026, Zulhas menyampaikan bahwa produksi kakao dalam negeri saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
"Saat ini kebutuhan cokelat (kakao) kita sangat besar, namun produksi dalam negeri belum mencukupi. Maka dari itu perkebunan cokelat rakyat kita galakkan agar Indonesia bisa swasembada cokelat," ungkapnya.
Perkebunan Rakyat Jadi Kunci Swasembada
Menko Zulhas menilai bahwa pengembangan perkebunan rakyat penting agar komoditas perkebunan tidak hanya dikuasai oleh pelaku usaha skala besar, tetapi juga bisa dikelola langsung oleh masyarakat.
"Perkebunan rakyat penting karena kalau hanya perkebunan besar, yang untung hanya kelompok besar saja. Padahal komoditas seperti cokelat (kakao), kopi, kelapa, cengkeh, dan lada, itu bisa dikelola rakyat," ia mengungkapkan.
Ia menyebutkan bahwa pengembangan ini merupakan bagian dari arahan Presiden yang mencakup delapan komoditas utama, yaitu kakao, kopi, kelapa, karet, teh, vanili, pala, dan akar wangi.
Menurutnya, selain untuk meningkatkan produksi nasional, pengelolaan lahan oleh masyarakat juga memberi manfaat lingkungan.
"Kalau lahan dibiarkan kosong, tidak ada hasilnya, malah berisiko banjir. Tapi kalau ditanami, misalnya dengan kakao, banjir bisa berkurang dan masyarakat mendapat hasil," jelas Zulhas.
Data Perkebunan dan Impor Kakao
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2024, sekitar 99,59 persen atau 1,36 juta hektare lahan kakao Indonesia merupakan perkebunan rakyat dari total 1,37 juta hektare.
Perkebunan besar swasta hanya mencakup 5,32 ribu hektare atau 0,39 persen, dan perkebunan besar negara hanya mencakup 0,23 ribu hektare atau 0,02 persen.
Produksi biji kakao kering pada tahun 2024 mencapai sekitar 617,11 ribu ton.
Sebagian besar produksi tersebut dihasilkan dari perkebunan rakyat sebesar 615,72 ribu ton atau 99,775 persen.
Perkebunan besar swasta hanya menghasilkan 1,38 ribu ton (0,223 persen), sementara perkebunan besar negara hanya 11,38 ton (0,002 persen).
Namun demikian, kebutuhan dalam negeri yang tinggi belum bisa dipenuhi oleh produksi nasional, sehingga impor masih diperlukan.
Berdasarkan data BPS, impor kakao Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 236,14 ribu ton dengan nilai sekitar 1,46 miliar dolar AS.
Impor terbesar berasal dari komoditas Kakao Biji (HS 18010010) sebanyak 148,32 ribu ton atau 62,81 persen dari total impor.
Malaysia menjadi negara utama asal impor kakao Indonesia dengan volume 46,79 ribu ton (74,86 persen) dan nilai sekitar 242,34 juta dolar AS.
- Penulis :
- Shila Glorya
