Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong para kepala daerah untuk aktif memperkuat ekosistem industri halal secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai strategi nasional meningkatkan daya saing global Indonesia.
Hal itu disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker dalam acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 yang digelar di Jakarta.
Menurutnya, Indonesia harus segera menentukan posisi dalam peta industri halal dunia dengan belajar dari praktik terbaik negara-negara yang telah sukses mengembangkan sektor tersebut.
"Indonesia masih perlu merumuskan keunggulan kompetitif serta menyamakan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat," ungkapnya.
Ia menyebut Indonesia memiliki potensi strategis besar karena merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan tren pertumbuhan ekonomi syariah yang positif.
Bima juga menggarisbawahi bahwa konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup aspek higienis, transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam seluruh lini produksi dan distribusi.
Potensi Nasional dan Kesiapan Daerah
Bima mengakui bahwa sejumlah pelaku usaha nasional sudah siap menjadi pemain global di sektor halal, meski jumlahnya masih terbatas.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem industri halal hingga ke level lokal.
Kemendagri, menurutnya, akan memastikan penguatan ini melalui integrasi pengembangan industri halal ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu, Kemendagri juga mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pelatihan, fasilitasi pelaku usaha, penyederhanaan perizinan, serta penyediaan layanan publik yang mendukung pengembangan sektor halal.
Dukungan terhadap sertifikasi halal dan penyelarasan program daerah dengan agenda nasional seperti pengembangan UMKM, industri kreatif, dan ekonomi syariah juga menjadi perhatian utama.
- Penulis :
- Arian Mesa
