Pantau - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan pemerintah bersama Pertamina terus menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dan mengimbau masyarakat tetap tenang di tengah tekanan krisis energi global.
Pemerintah Pastikan Stok Aman dan Lebih Baik dari Negara Lain
Anggota DEN M. Kholid Syeirazi mengatakan kondisi energi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain meski dunia tengah menghadapi krisis.
"Masyarakat harus tenang. Buat apa panik? Karena situasi sekarang juga dialami di seluruh dunia. Bahkan, kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," ungkapnya.
Ia menjelaskan harga BBM di beberapa negara Asia Tenggara mengalami kenaikan signifikan, seperti Vietnam, Thailand, dan Laos, sementara Indonesia masih lebih terkendali.
Selain itu, stok BBM nasional disebut berada di atas 20 hari, melampaui cadangan operasional minimum yang ditetapkan BPH Migas.
Imbauan Bijak Konsumsi dan Waspada Informasi
Kholid menegaskan pemerintah dan Pertamina tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dalam menjaga stabilitas energi.
"Pertamina tentu berusaha melakukan usaha terbaik untuk menjaga ketersediaan. Upaya itu terus dilakukan, meski sekarang tidak mudah mendapatkan suplai. Tetapi, Pemerintah dan Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Harus didukung masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi global yang dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai faktor utama tekanan energi dunia.
"Kalau dalam kondisi seperti sekarang dan kemudian kita bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, justru berbahaya. Tidak punya sense of crisis," katanya.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM menjadi langkah untuk mengurangi beban fiskal, di mana setiap kenaikan harga minyak dunia 1 dolar AS per barel berpotensi menambah subsidi hingga Rp10,3 triliun.
Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo turut mengapresiasi langkah Pertamina dan menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas kepada publik.
"Masyarakat tidak perlu melakukan penimbunan BBM karena justru akan memperburuk kondisi distribusi dan merugikan masyarakat luas. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi pemerintah atau Pertamina," ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
