Duh! China Berencana Balas Kebijakan Amerika, 'Trade War' (Kian) Mengancam

Pantau.com  China pada Rabu (4/4/2018), mengumumkan daftar produk senilai USD50 miliar, setara Rp670 triliun (USD1 = Rp13.400), yang diimpor dari Amerika Serikat, akan dikenakan tarif lebih tinggi termasuk kedelai, mobil, dan produk-produk kimia.

Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China, telah memutuskan untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen atas 106 item produk di bawah 14 kategori, Kementerian Keuangan (MOF) mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya.

Langkah itu, diambil setelah pemerintah Amerika mengumumkan daftar usulan produk yang dikenakan tarif tambahan, yang mencakup ekspor  China senilai USD50 miliar, setara Rp670 triliun, tarif yang disarankan sebesar 25 persen.

Baca juga: Genderang 'Trade War' AS-China (Kembali) Berkumandang, Dampak Mengintai

Disebutkan, tanggal pelaksanaan akan bergantung pada saat pemerintah Amerika memberlakukan tarif pada produk-produk China, kata Kementerian Keuangan China.

Kementerian Perdagangan China (MOC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah Amerika adalah "jelas pelanggaran aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)."

Dinilai, langkah Amerika sangat melanggar hak dan kepentingan sah yang dinikmati China sesuai dengan aturan WTO, dan mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan Tiongkok," kata MOC.

Baca juga: Penerapan Ekspor-Impor Wajib Pakai Kapal Lokal Ditunda

Tarif baru China diputuskan untuk dikenakan pada produk-produk Amerika adalah reaksi terhadap "keadaan darurat yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban-kewajiban internasional AS," tambahnya.

Produk-produk yang terkena dampak akan mencakup pelbagai macam produk pertanian seperti kedelai, jagung, daging sapi, jus jeruk, dan tembakau. Pelbagai bahan kimia dan mobil, serta pesawat terbang dengan bobot tanpa muatan antara 15 ton hingga 45 ton, juga akan dikenakan tarif.

Baca juga: Ini 15 Fintech yang Sudah Terdaftar di BI

Ekonomi China dan Amerika Serikat, sangat saling melengkapi. "Kerja sama adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk kedua negara," kata Kementerian Keuangan. Kedua negara, harus tetap rasional, meningkatkan komunikasi, dan mengelola perbedaan secara konstruktif, tambah MOF.