Pantau.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPJT menilai penurunan kemacetan jika pemindahan ibu kota direalisasikan hasilnya tidak cukup signifikan.
Pasalnya pihaknya menilai jika dilakukan pemindahan ibu kota maka masyarakat yang akan berpindah yakni yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana pihaknya mencatat jumlahnya hanya 10 persen dari total jumlah orang yang melakukan pergerakan di ibukota.
"Saya coba hitung kalaupun seandainya pusat pemerintahan pindah dari Jakarta, dampak pengurangan Pegawai Negeri pindah kan itu kira-kira hanya 10 persen," ujar Kepala BPTJ, Bambang Prihartono dalam sebuah diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
Baca juga: Alamak.... Harga Bawang Putih Sekilo Bisa Buat Beli Ayam 2 Ekor
Menurutnya, jika dihitung berdasarkan data pergerakan orang perhari mencapai 60 juta orang berarti baru mengurangi 6 juta orang saja dari total pergerakan orang. Hal tersebut kata dia, menunjukkan pengurangan kemacetan dinilai masih belum signifikan.
"Kira-kira kalau YLKI bilang 60 juta pergerakan orang perhari, 10 persen baru 6 juta masih ada 50 juta (lebih) melakukan aktivitas di Jabodetabek, artinya pengurangan kemacetan tidak cukup siginifikan," ungkapnya.
Baca juga: Diajak Fiji Kerjasama di Sektor Energi, Ini Jawaban Sri Mulyani
Sehingga kata Bambang, pemindahan ibukota bukan solusi untuk kemacetan yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, kemacetan tetap menjadi hal utama yang menjadi concern.
"Artinya masih hal utama, prioritas bukan berarti transpotasi selesai masalahanya. Pindah ibukota bukan berarti kemacetan selesai," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
