Pantau.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diminta untuk memperbaiki sistem penagihannya. Pasalnya, defisit BPJS tahun ini diprediksi dapat mencapai Rp28 triliun.
"Mengenai itu Presiden melihat keseluruhan berdasarkan hasil audit BPKP. Kemudian kita sampaikan beberapa langkah yang satu tentu Presiden harapkan BPJS Kesehatan lakukan perbaikan keseluruhan sistem," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat berada di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Dia mengatakan, sejak awal memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki terkait sistem BPJS. Mulai dari kepesertaan hingga sistem tujuannya.
"Semenjak dimulai Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) memang dilihat masih banyak yang perlu diperbaiki dari mulai kepesertaan database nya. Sampai kepada sistem rujukan, antara puskesmas rumah sakit ke BPJS, sistem tangani tagihan itu juga perlu diperbaiki," katanya.
Baca juga: Kata Bos BKPM, Hyundai Hingga Softbank Rebutan Minta Ketemu Jokowi
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bahkan mengatakan kemungkinan terjadinya fraud pada sistem yang saat ini dijalankan sehingga harus segera ditangani.
Selain itu kata dia, peran pemerintah daerah juga diminta terlibat lebih aktif dalam pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem BPJS.
Baca juga: Meski dari Indonesia, Dana Investasi 4 Unicorn Malah Masuk ke Singapura
"Masih ada beberapa kemarin indikasi kemungkinan terjadi fraud, itu perlu di address," katanya.
"Kemudian peranan Pemda dalam hal ini tidak hanya mendaftar peserta tapi juga diharapkan oleh Presiden dan Wapres memiliki peran lebih besar dalam lakukan screening dalam lakukan koordinasi termasuk pengendalian, terutama pengawasan faskes tingkat lanjut atau rumah sakit biasanya," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
