Pantau.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta agar kalangan pelaku usaha perikanan jangan sampai ada yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi yang tidak biasa akibat dari wabah COVID-19 ini.
"Tolong jangan ada PHK," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (8/4/2020).
Baca juga: Di Tengah Wabah COVID-19, KKP Siapkan Sarana Penjualan Ikan Secara Online
Menteri Edhy juga telah meninjau aktivitas bongkar muat ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta Utara, 7 April.
Dalam kesempatan tersebut, selain berinteraksi dengan para ABK (Anak Buah Kapal), Menteri Edhy meminta pelaku usaha perikanan tidak melakukan PHK di tengah kondisi pandemi COVID-19.
Edhy menjelaskan, KKP tengah mengupayakan hasil perikanan tangkap maupun budidaya bisa terserap pasar sehingga nelayan, pembudidaya serta pelaku usaha tak rugi dan produksi tetap berjalan.
Pihaknya juga sudah mempermudah izin sektor perikanan tangkap menjadi lebih cepat dan efisien melakui aplikasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat)
"Kemudahan izin sudah kami beri, ada aplikasi SILAT. Apa lagi yang bisa membantu proses produksi lebih maksimal? Kami siap bantu asal itu tidak menyalahi aturan," ujarnya.
Baca juga: KKP Lumpuhkan Dua Kapal Berbendera Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Thans menyatakan pelaku usaha mengaku tetap berproduksi sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi PHK terhadap para pekerja termasuk ABK.
Malah di tengah pandemi COVID-19 ini, masih menurut James Thans, hasil tangkapan cenderung mengalami kenaikan.
"PHK tidak karena kami tetap berproduksi. Cuma khawatirnya kalau lockdown," ujar James.
rn- Penulis :
- Adryan N
