Pantau.com - Pemerintah meluncurkan sebuah program kredit modal kerja untuk korporasi. Program ini adalah dukungan untuk perusahaan non UMKM dan non BUMN sebesar Rp100 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai program ini adalah suatu kesempatan bagi pelaku usaha.
"Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak memperkerjakan pekerja," ujar dia dalam telekonferensi, Rabu (29/7/2020).
Baca juga: Pemerintah Hapus Batasan Penyaluran KUR Percepat Pemulihan EkonomiMenurutnya, pada sektor padat karya seperti garmen sudah mulai kembali dan beberapa order yang di pertengahan kuartal kemarin mengalami penurunan atau pembatalan ini mulai kembali terima pesanan terutama dari pasar Eropa.
Karena itu, program ini sebuah kesempatan dari program PEN. Dimana ada program yang sudah dijalankan yaitu penjaminan UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo.
"Tentu kemarin di apresiasi PT SMI menandatangani dengan berbagai BPD. Kemudian juga kita melihat bahwa program yang tidak kalah penting adalah untuk yang non UMKM non BUMN," paparnya.
Baca juga: Menko Perekonomian: Pertumbuhan Ekonomi RI Masih Lebih Baik
Pihaknya juga melihat jumlah mereka yang terkena PHK berdasarkan data Kemenaker sebanyak 1,7 juta. Lalu belum yang terverifikasi 1,3 juta, dan jumlah pengangguran yang muncul setiap tahun adalah 7 juta.
Hal itu tercermin dari mereka yang mendaftar di program kartu pra kerja yang hampir 11 juta.
"Dengan demikian program ini menjadi sangat penting agar menjadi daya tambahan. Dan juga untuk korporasi bisa melakukan rescheduling bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja," tuntasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
