Pantau - Kelompok tentara etnis bagian dari aliansi pemberontak besar yang melawan militer Myanmar, mengumumkan kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan junta setelah setahun bertempur di sepanjang perbatasan Myanmar-China.
Melansir Reuters, Selasa (26/11/2024), keputusan ini diumumkan pada Senin (25/11/2024) malam, di tengah tekanan dari China terhadap para pemberontak, menyusul kemerosotan pesat militer Myanmar yang selama ini dipandang Beijing sebagai penjamin stabilitas.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin ikon demokrasi, Aung San Suu Kyi pada 2021. Insiden ini memicu gerakan perlawanan yang mulanya berupa protes damai, lalu berkembang menjadi pemberontakan bersenjata di berbagai front.
Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui saluran Telegramnya, menyatakan keinginan untuk menghentikan serangan udara militer di wilayah mereka di negara bagian Shan utara, seraya mengungkapkan niat menggelar pembicaraan serta apresiasi mereka terhadap upaya mediasi China.
“Warga sipil kami menderita akibat serangan udara dan kesulitan lainnya. Jadi, kami perlu mencari jalan keluar,” ungkap juru bicara TNLA, Lway Yay Oo.
TNLA merupakan bagian dari operasi terkoordinasi yang diluncurkan tahun lalu, dikenal dengan nama "Operasi 1027" merujuk pada tanggal dimulainya operasi tersebut.
Baca juga:
- Serangan Udara Junta Myanmar Tewaskan 359 Orang dan 756 Luka-Luka
- Pilu Anak-anak Myanmar jadi Korban Utama Konflik dan Bencana
Operasi ini menjadi tantangan terbesar bagi para jenderal Myanmar sejak kudeta mereka, mengakibatkan hilangnya beberapa kota dan pos-pos militer.
Dua kelompok lainnya dalam aliansi pemberontak, Arakan Army dan Tentara Aliansi Demokrasi Nasional Myanmar, belum memberikan komentar terkait pernyataan ini.
Sebelumnya, aliansi pemberontak ini mencapai kesepakatan gencatan senjata pada Januari 2024 dalam pembicaraan yang dimediasi oleh China, namun kesepakatan tersebut runtuh 5 bulan setelahnya, sehingga pertempuran kembali berlangsung.
Seorang juru bicara junta Myanmar tidak menjawab panggilan dari Reuters. Kedutaan Besar (Kedubes) China di Yangon juga tidak segera memberikan respons terhadap permintaan komentar terkait pernyataan TNLA.
Pemerintahan paralel Myanmar, yang dikenal sebagai Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), menuturkan, Beijing harus mempertimbangkan keinginan rakyat Myanmar saat terlibat dalam krisis negara tersebut.
"Saya ingin mendorong China untuk tidak mengadakan pertemuan yang bertentangan dengan kehendak rakyat Myanmar karena itu tidak akan membantu perdamaian negara," ujar juru bicara NUG, Kyaw Zaw.
- Penulis :
- Khalied Malvino
