Pantau - Bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara, wilayah yang menjadi sasaran operasi darat Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar terblokir selama 66 hari terakhir.
Mengutip The Associated Press (AP), Rabu (11/12/2024), hal ini mengakibatkan sekitar 65 hingga 75 ribu warga Palestina tidak memiliki akses memperoleh makanan, air, listrik, atau layanan kesehatan, demikian pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (10/12/2024).
Di Gaza Utara, pengepungan Israel terus berlanjut di Beit Lahiya, Beit Hanoun, dan Jabaliya. Warga Palestina di wilayah ini sebagian besar tidak menerima bantuan, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).
Baru-baru ini, sekitar 5.500 orang dilaporkan terpaksa mengungsi dari tiga sekolah di Beit Lahiya ke Kota Gaza.
Krisis pangan juga semakin parah. OCHA melaporkan hanya empat toko roti yang didukung PBB yang saat ini beroperasi di seluruh Jalur Gaza, semuanya berada di Kota Gaza.
Koordinator Senior PBB untuk Kemanusiaan dan Rekonstruksi di Gaza, Sigrid Kaag, menggambarkan situasi di Gaza sebagai "sangat menghancurkan."
Usai memberikan penjelasan tertutup kepada Dewan Keamanan PBB, dikatakannya kepada wartawan bahwa warga sipil di Gaza menghadapi kondisi yang luar biasa sulit.
Baca juga:
- Uni Eropa Konfirmasi UNRWA Tangguhkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
- Inggris Tambah Bantuan Kemanusiaan Rp456 Miliar untuk Gaza
Kaag menjelaskan bahwa kerusakan hukum dan ketertiban, termasuk aksi penjarahan, memperburuk situasi.
Hal ini membuat PBB dan organisasi bantuan lainnya kesulitan untuk menyalurkan makanan serta kebutuhan kemanusiaan penting kepada ratusan ribu warga Palestina yang membutuhkan.
"Kami dan para pejabat PBB lainnya terus meminta akses kepada Israel untuk konvoi menuju Gaza Utara dan wilayah lain, memungkinkan masuknya barang komersial, membuka kembali perbatasan Rafah di selatan, dan menyetujui masuknya barang-barang dengan penggunaan ganda," jelas Kaag.
Misi Israel di PBB belum merespons atas permintaan komentar terkait hal ini. Kaag menegaskan, pihaknya telah membangun logistik untuk operasi di seluruh Gaza.
Namun dia menambahkan, tidak ada yang dapat menggantikan kehendak politik, yang tidak dimiliki oleh pekerja kemanusiaan.
"Negara-negara anggota memilikinya," ujar Kaag.
Dia mendesak para anggota Dewan Keamanan dan komunitas internasional yang lebih luas untuk terus menekan agar ada kehendak politik untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk.
- Penulis :
- Khalied Malvino
