Pantau - Warga Bangladesh mungkin harus menunggu hingga akhir 2025 atau awal 2026 untuk memilih pemerintahan baru. Hal ini disampaikan pemimpin transisi negara itu pada Senin (16/12/2024), saat bangsa Asia Selatan tersebut merayakan Hari Kemenangan ke-54.
"Saya telah berulang kali mengimbau agar semua reformasi utama diselesaikan dan Pemilu diadakan. Namun, jika, dan saya katakan 'jika', Pemilu harus dilakukan berdasarkan persiapan daftar pemilih yang matang dengan beberapa reformasi, maka mungkin bisa digelar akhir 2025 atau awal 2026,” ujar pemenang Nobel Perdamaian Muhammad Yunus dalam pidatonya kepada bangsa.
Bangladesh meraih kemerdekaan dari Pakistan pada 1971 setelah perang sembilan bulan. Negara itu telah dipimpin oleh pemerintahan transisi sejak Agustus 2024, menyusul penggulingan mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina setelah gelombang aksi mahasiswa.
Baca juga:
- Pemerintah Transisi Bangladesh Pecat Tiga Dubes yang Diangkat Hasina
- Muhammad Yunus Janji Penuhi Semua Hak Umat Beragama di Bangladesh
Hasina lalu kabur ke India dan hingga kini belum ada Pemilu baru untuk membentuk pemerintahan.
“Dan, jika reformasi sesuai rekomendasi Komisi Reformasi Pemilu dan konsensus nasional diterapkan, maka proses ini bisa memakan waktu tambahan enam bulan di tahun 2026,” tambah Yunus yang juga seorang ekonom terkenal.
Pemerintahan sementara yang dipimpin Yunus ini sudah membentuk beberapa "komisi reformasi", termasuk satu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu.
Untuk memperingati Hari Kemenangan, Yunus juga meletakkan karangan bunga di Memorial Nasional di Saver, pinggiran ibu kota Dhaka.
Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta turut menghadiri perayaan tersebut bersama Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.
- Penulis :
- Khalied Malvino
