Al-Sharaa Bilang Pemilu Suriah Butuh Waktu Lima Tahun

Pantau - Presiden sementara Suriah, Ahmed Al-Sharaa, pada Senin (3/2/2025), mengungkapkan penyelenggaraan Pemilu di negaranya diprediksi memakan waktu hingga lima tahun.

Baca juga: Suriah Tunjuk al-Sharaa sebagai Presiden Transisi, Era Baru Dimulai

Pernyataan ini disampaikan hanya sepekan setelah dirinya ditunjuk sebagai presiden sementara dan kurang dari dua bulan setelah penggulingan Bashar al-Assad.

"Perkiraan saya, waktu yang dibutuhkan sekitar empat hingga lima tahun hingga pemilu dapat diselenggarakan," ujar Sharaa dalam wawancara yang direkam sebelumnya dan disiarkan oleh stasiun televisi swasta Suriah.

Pada akhir Desember 2024, Sharaa juga menuturkan kepada Al Arabiya TV, proses Pemilu bisa memakan waktu hingga empat tahun. Dia menekankan infrastruktur pemungutan suara "perlu dibangun kembali, dan itu membutuhkan waktu."

Baca juga: Suriah Tawarkan Kerja Sama dengan PBB Setelah Israel Menolak Mundur dari Golan

Sharaa juga berjanji untuk menerbitkan "Undang-Undang (UU) yang mengatur partai politik", serta menegaskan Suriah akan menjadi "republik parlementer dan pemerintahan eksekutif."

Sharaa diangkat sebagai presiden sementara oleh komandan militer pada Rabu (29/1/2025), setelah faksi oposisi menggulingkan Assad pada 8 Desember 2024. Kejatuhan Assad menandai berakhirnya lebih dari lima dekade kekuasaan dinasti Assad di Suriah.

Sejumlah negara utama di kawasan, termasuk Mesir, Qatar, Turki, dan Arab Saudi, menyambut baik pengangkatan Sharaa sebagai pemimpin sementara.

Baca juga: Ledakan Bom di Manbij Tewaskan 15 Warga, 15 Korban Lainnya Terluka

Sebagai bagian dari transisi politik, DPR Suriah era Assad telah dibubarkan, begitu pula Partai Baath yang telah lama berkuasa di negara tersebut.

Konstitusi negara juga dicabut, sementara angkatan bersenjata dan aparat keamanan dari era Assad, termasuk kelompok bersenjata seperti Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang sebelumnya dipimpin Sharaa, telah dibubarkan.

Pemerintahan transisi kini bertugas mengawal Suriah hingga 1 Maret 2025, sebelum pembentukan struktur politik baru yang lebih permanen.

Sumber: AFP