
Pantau - Pemerintahan baru Suriah menyatakan siap bekerja sama sepenuhnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan syarat Israel menarik diri dari zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Tel Aviv. Pernyataan tersebut disampaikan pada pertemuan yang digelar di Damaskus, yang melibatkan Menteri Luar Negeri Suriah, Assad al-Shaibani, Menteri Pertahanan Murhaf Abu Qasra, serta delegasi PBB yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, dan Mayor Jenderal Patrick Gauchat, Kepala Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF).
Dalam pertemuan itu, pihak Suriah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan PBB dan menempatkan pasukan di sepanjang perbatasan sesuai dengan mandat 1974, dengan syarat pasukan Israel segera mundur dari wilayah yang diduduki tersebut. "Kami sepenuhnya siap bekerja sama dengan PBB dan menempatkan pasukan di sepanjang perbatasan sesuai mandat 1974," ujar perwakilan Suriah, seperti dilansir kantor berita SANA.
Delegasi PBB juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini dan memulihkan stabilitas di perbatasan serta kawasan sekitarnya.
Baca Juga:
Pemimpin Suriah Kirim Selamat ke Trump, Terselip Pesan Harapan Baru
Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan pada Selasa bahwa pasukan Israel tidak akan menarik diri dari zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Suriah. Katz menegaskan bahwa tentara Israel akan tetap berada di wilayah tersebut tanpa batas waktu.
Pada awal Desember 2024, tentara Israel mengambil alih zona demiliterisasi tersebut, yang merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelepasan 1974 antara Suriah dan Israel. Langkah ini memperkuat kontrol Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang sebagian besar telah diduduki sejak Perang Arab-Israel 1967.
Sementara itu, setelah hampir 25 tahun memimpin, Bashar Assad melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti-rezim berhasil menguasai Damaskus, mengakhiri dominasi Partai Baath yang berkuasa sejak 1963. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ahmed Al-Sharaa kini mengambil alih kendali negara.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah