Pantau - Kuasa Usaha Ad Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa, Achsanul Habib, menyatakan bahwa adopsi WHO Pandemic Agreement merupakan kemenangan besar bagi multilateralisme dan kolaborasi global dalam penanganan krisis kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan World Health Assembly ke-78 (WHA-78) di Jenewa pada 20 Mei 2025, yang menyetujui perjanjian penting untuk memperkuat koordinasi internasional dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi di masa mendatang.
Perjanjian ini lahir dari pelajaran berharga selama pandemi COVID-19 dan menetapkan prinsip serta pendekatan bersama yang mencakup penguatan tenaga kesehatan, riset dan pengembangan, diversifikasi rantai pasok produk kesehatan, transfer teknologi, dan sistem regulasi global.
Indonesia Dorong Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Akses Vaksin
Achsanul menegaskan bahwa meski perjanjian telah diadopsi, perjuangan masih berlanjut melalui negosiasi tambahan terkait Annex tentang sistem Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS), yang akan dimulai pada 15 Juli 2025.
PABS dirancang untuk menjamin akses yang lebih adil dan cepat terhadap vaksin, terapeutik, serta alat diagnostik selama krisis kesehatan global.
Salah satu terobosan penting dari perjanjian ini adalah pembentukan sistem PABS sebagai jaminan distribusi manfaat riset yang berkeadilan, terutama bagi negara-negara berkembang.
Achsanul menegaskan bahwa perjanjian ini tidak memberikan kewenangan kepada WHO untuk mengatur negara anggota secara langsung, termasuk dalam hal pelancong, vaksinasi wajib, maupun kebijakan lockdown.
Ia menekankan bahwa seluruh pendekatan dalam penanganan pandemi di masa depan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan solidaritas global, memastikan tidak ada satu negara pun yang tertinggal.
Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pidatonya menyampaikan bahwa dunia kini lebih siap dan lebih aman berkat kepemimpinan serta komitmen kolektif negara-negara anggota WHO.
Indonesia sendiri menjadi aktor penting dalam proses negosiasi ini melalui peran aktifnya dalam Group for Equity (GfE), sebuah koalisi negara berkembang yang terdiri dari lebih dari 30 anggota yang mendorong agenda kesetaraan dalam sistem kesehatan global.
Adopsi akhir dari WHO Pandemic Agreement baru akan berlaku setelah Annex tentang PABS diadopsi secara resmi, yang kemudian akan membuka kesempatan bagi negara lain untuk turut menandatangani perjanjian tersebut.
- Penulis :
- Balian Godfrey
