Pantau - Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan kembali bahwa pencarian solusi yang adil atas sengketa Jammu dan Kashmir yang diduduki India tetap menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Islamabad.
Peringatan Enam Tahun Pencabutan Otonomi Kashmir
Komitmen tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dibacakan pada acara Youm-e-Istehsal di Kedutaan Besar Pakistan, Jakarta, Selasa (5/8/2025), bertepatan dengan peringatan enam tahun pencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir oleh India pada 5 Agustus 2019.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa pencarian solusi yang adil atas sengketa Jammu dan Kashmir tetap menjadi pilar utama kebijakan luar negeri kami,” bunyi pernyataan PM Sharif.
Menurutnya, Youm-e-Istehsal menjadi pengingat menyedihkan atas penolakan India terhadap perdamaian dan stabilitas, serta pilihannya untuk menerapkan kebijakan kekerasan dan tindakan sepihak.
Sharif menilai bahwa penyangkalan India terhadap hak asasi, martabat, dan identitas rakyat Kashmir di bawah pendudukan ilegal merupakan ancaman serius bagi stabilitas kawasan.
Desakan Internasional dan Apresiasi Perlawanan Kashmir
“Kami menegaskan kembali kecaman dan penolakan tegas atas tindakan ilegal dan sepihak India sejak 5 Agustus 2019 yang bertujuan mengubah struktur demografis dan lanskap politik Jammu dan Kashmir yang Diduduki India secara Ilegal, yang sepenuhnya melanggar hukum internasional, norma, prinsip, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan,” ucap Sharif.
Ia menilai upaya India membungkam kepemimpinan sejati rakyat Kashmir merupakan bagian dari agenda hegemonik dan ekstremis yang mendasari pendudukan ilegal tersebut.
Sharif juga mengapresiasi keteguhan para pemimpin dan aktivis Kashmir, termasuk Shabbir Ahmed Shah, Muhammad Yasin Malik, dan Masarrat Alam Bhatt, yang tetap melanjutkan perjuangan di tengah intimidasi tanpa henti.
Ia menegaskan kembali pendirian Pakistan agar masyarakat Kashmir dapat meraih hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut.
“ Menghormati kehendak dan aspirasi rakyat Kashmir sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Asia Selatan,” tegas PM Sharif.
Sharif mendesak komunitas internasional untuk menjadikan penyelesaian sengketa Jammu dan Kashmir sebagai prioritas global.
Konflik yang Belum Usai
India dan Pakistan berbagi perbatasan sepanjang 3.323 kilometer, termasuk Garis Kendali di Jammu dan Kashmir serta Garis Posisi Tanah Aktual di Gletser Siachen.
Konflik perebutan penguasaan Jammu dan Kashmir antara kedua negara telah berlangsung sejak 1947.
Ketegangan terbaru tercatat pada 30 April 2025, ketika India menuduh Pakistan melepaskan tembakan tanpa provokasi di sepanjang garis kendali dan perbatasan internasional di Jammu dan Kashmir.
India kemudian membalas tembakan tersebut secara proporsional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
