Pantau - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menghadapi krisis pendanaan serius yang mengancam keberlangsungan misi penjaga perdamaian di berbagai negara, dengan tunggakan dana melebihi 2 miliar dolar AS sejak awal anggaran Juli 2025.
Pemangkasan 15 Persen dan Pengurangan Pasukan
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memerintahkan seluruh misi penjaga perdamaian untuk segera menerapkan langkah alternatif guna menanggulangi kekurangan dana.
Seorang pejabat senior PBB menjelaskan bahwa krisis ini disebabkan oleh penundaan, pembayaran sebagian, atau ketidakpatuhan sejumlah negara anggota dalam memenuhi kewajiban iuran mereka.
Sebagai langkah darurat, PBB akan melakukan pengurangan anggaran sebesar 15 persen selama sembilan bulan ke depan.
Kebijakan pemangkasan ini mencakup komponen personel berseragam, staf sipil, serta kegiatan operasional lainnya.
Selain itu, sekitar 25 persen pasukan dan polisi penjaga perdamaian beserta perlengkapannya akan dipulangkan atau dikurangi secara signifikan.
Pejabat tersebut menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi mencegah kolaps finansial operasi di lapangan, meskipun hal ini sangat disesalkan karena dilakukan dalam situasi tanpa pilihan lain.
Seruan Pembayaran Tepat Waktu oleh Negara Anggota
PBB menyerukan agar seluruh negara anggota membayar iuran mereka secara penuh dan tepat waktu demi menjaga keberlangsungan misi perdamaian global.
Pada akhir Juni 2025, Majelis Umum PBB menyetujui anggaran sebesar 5,38 miliar dolar AS untuk periode fiskal 2025–2026.
Anggaran tersebut tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, menambah tekanan terhadap stabilitas keuangan badan internasional ini.
Tanpa dukungan finansial memadai, misi perdamaian PBB yang selama ini menjadi tulang punggung stabilitas di berbagai wilayah konflik, terancam lumpuh secara operasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
