Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa keluar di bawah rencana gencatan senjata yang ia ajukan untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas, Kamis (9/10).
Rencana Gencatan Senjata Final dan Kunjungan ke Timur Tengah
Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington, Trump menegaskan bahwa perjanjian gencatan senjata Gaza telah final dan selesai.
"Tidak ada seorang pun yang akan dipaksa pergi. Justru sebaliknya...tidak, kami tidak akan melakukan hal itu," ujar Trump saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan rakyat Palestina dipaksa meninggalkan Gaza.
Ia menambahkan bahwa dirinya berencana menuju Timur Tengah pada akhir pekan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan sesuai rencana.
"Saya pikir ini akan berjalan dengan baik. Saya rasa para sandera akan kembali pada Senin atau Selasa. Saya mungkin akan berada di sana — saya berharap bisa hadir. Kami berencana berangkat pada Minggu, dan saya menantikannya," katanya.
Ketika ditanya mengenai rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Trump menjelaskan bahwa pembahasan masih berlangsung di antara pihak-pihak terkait.
"Belum ada keputusan pasti. Saya kira nantinya akan ada banyak pihak yang menentukan arah kesepakatan ini, termasuk negara-negara kaya yang akan membiayainya," ungkapnya.
Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa rencana damai tersebut akan berhasil, dengan mengatakan, "Banyak pihak ingin melihat upaya ini berhasil. Dan saya yakin, hal ini akan berhasil — bahkan prosesnya sudah mulai berjalan."
Detail Rencana 20 Poin untuk Gencatan Senjata Gaza
Sebelumnya, pada Rabu (8/10), Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama rencana gencatan senjata yang diusulkannya.
Rencana tersebut, yang diluncurkan pada 29 September 2025, berisi 20 poin utama yang mencakup langkah-langkah menuju perdamaian permanen di Gaza.
Tahap pertama mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, pelaksanaan gencatan senjata permanen, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh wilayah Gaza.
Tahap kedua dari rencana itu menyerukan pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi kelompok Hamas, serta pembentukan pasukan keamanan gabungan dari warga Palestina dan pasukan negara-negara Arab serta Islam.
Rencana tersebut juga menekankan pelucutan senjata milik Hamas dan pendanaan rekonstruksi Gaza yang akan berasal dari negara-negara Arab dan Islam, dengan peran terbatas dari Otoritas Palestina.
Negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik inisiatif ini, meski sejumlah pejabat menilai bahwa banyak detail masih perlu dinegosiasikan lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya.
Sumber berita ini berasal dari Anadolu, diterjemahkan oleh Yoanita Hastryka Djohan, dan disunting oleh M. Razi Rahman.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
