Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Minggu, 12 Oktober 2025, atas undangan mendadak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Gedung Putih dan dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian, khususnya di Jalur Gaza.
Presiden Prabowo segera menggelar rapat persiapan selama tiga jam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Indonesia Diakui Dunia, Hadir dalam Forum Strategis Global
Presiden Prabowo selama ini dikenal vokal dalam menyerukan perdamaian dunia, termasuk melalui pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 di New York pada September 2025.
Dalam forum itu, ia kembali menyuarakan pentingnya mewujudkan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, termasuk pengiriman 20.000 pasukan tambahan untuk misi di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya.
Keterlibatan ini dilandasi oleh keprihatinan mendalam atas penderitaan akibat perang dan genosida yang masih terjadi di berbagai belahan dunia.
Presiden Prabowo menyerukan persatuan antar pemimpin dunia untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kebebasan bagi seluruh umat manusia.
KTT Sharm El-Sheikh dihadiri oleh 20 pemimpin dunia dan sejumlah tokoh organisasi internasional, diinisiasi oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden AS Donald Trump.
Tokoh-tokoh dunia yang hadir antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, serta Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz.
Donald Trump dalam pidatonya menyebut Prabowo sebagai sosok luar biasa, mengatakan:
"Also with us, President Prabowo, very incredible man, President of Indonesia. Great Job!"
Rencana Damai 20 Poin Disepakati, Indonesia Kawal Implementasi
KTT ini merupakan puncak dari diplomasi internasional setelah pengumuman kesepakatan damai antara Israel dan Hamas pada 29 September 2025 melalui rencana perdamaian 20 poin.
Sebagai bagian dari kesepakatan:
- Israel akan membebaskan 250 tahanan dengan hukuman seumur hidup.
- Sebanyak 1.700 warga Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak, akan dibebaskan.
- Seluruh sandera Israel harus dikembalikan dalam 72 jam sejak dimulainya gencatan senjata.
- Untuk setiap jasad sandera yang dikembalikan, Israel akan menyerahkan 15 jenazah warga Gaza.
- Penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dimulai Jumat, 10 Oktober 2025, pukul 12.00 waktu setempat.
Hamas wajib melucuti seluruh persenjataannya.
Tahap lanjutan mencakup pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa keikutsertaan Hamas, pembentukan pasukan keamanan Palestina yang didukung negara-negara Arab dan Islam, serta rehabilitasi infrastruktur.
Penandatanganan dokumen perdamaian dilakukan pada 13 Oktober 2025 oleh Donald Trump, Abdel Fattah al-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, disaksikan oleh pemimpin lain termasuk Presiden Prabowo dan Emmanuel Macron.
Indonesia Konsisten Bela Palestina Sejak Awal
Presiden Prabowo tiba kembali di Indonesia pada 14 Oktober 2025 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Dalam pernyataan singkat kepada jurnalis, ia menegaskan:
“Puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda.”
Presiden juga menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi dan tekad moral bangsa Indonesia.
Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina sejak 15 November 1988.
Pemerintah Indonesia juga telah menyalurkan ribuan ton beras dan bantuan kemanusiaan lainnya untuk rakyat Palestina.
KTT Perdamaian Gaza di Mesir menandai babak baru diplomasi internasional untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah.
Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menegaskan peran aktifnya dalam mewujudkan perdamaian global dengan menjunjung prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan solusi dua negara adalah jalan ke depan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
