Pantau - Pemerintah Venezuela menyiapkan langkah khusus sebagai respons terhadap ancaman Amerika Serikat yang berencana menutup wilayah udara di atas dan sekitar Venezuela.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Minggu, menanggapi tekanan terbaru dari Washington yang disebut-sebut dipicu oleh permintaan pemimpin oposisi Maria Machado.
Rencana Pemulangan Warga dan Protes ke Lembaga Internasional
Delcy Rodriguez menyampaikan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menginstruksikan sejumlah langkah strategis, termasuk:
Menyusun rencana pemulangan warga Venezuela yang terlantar di luar negeri.
Menyiapkan rute keberangkatan bagi warga yang tetap harus bepergian ke luar negeri di tengah ancaman penutupan wilayah udara.
Venezuela juga telah mengaktifkan semua mekanisme multilateral yang tersedia sesuai hukum internasional untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "tindakan tidak sah dan melanggar hukum" oleh Amerika Serikat.
Selain itu, Venezuela secara resmi meminta dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk mengecam pernyataan Washington yang dianggap mengancam kedaulatan negara.
Ketegangan Meningkat di Kawasan Karibia
Ancaman terhadap Venezuela meningkat setelah pada Sabtu, mantan Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada maskapai penerbangan untuk mempertimbangkan penutupan wilayah udara Venezuela.
Trump sebelumnya juga menyatakan bahwa masa jabatan Presiden Maduro "tinggal menghitung hari", meskipun menegaskan bahwa AS tidak berniat memulai perang terbuka dengan Venezuela.
Amerika Serikat menyatakan bahwa kehadiran militernya di kawasan Karibia bertujuan untuk memerangi perdagangan narkoba.
Pada bulan September dan Oktober, militer AS diketahui menghancurkan kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di lepas pantai Venezuela.
Menurut laporan NBC, Pentagon juga sedang mempertimbangkan opsi serangan terhadap jaringan pengedar narkoba di wilayah Venezuela.
Pemerintah Venezuela menilai seluruh tindakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang melanggar perjanjian internasional tentang demiliterisasi dan status bebas nuklir di kawasan Karibia.
- Penulis :
- Gerry Eka
