Pantau - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Jepang sebagai "pemimpin global" dalam upaya pencegahan proliferasi nuklir, di tengah munculnya wacana kontroversial tentang kemungkinan Jepang memiliki senjata nuklir untuk kepentingan pertahanan nasional.
AS dan Jepang Teguh pada Aliansi dan Pengendalian Nuklir
Pernyataan ini disampaikan oleh seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam tanggapan resmi pada Jumat, sebagai respons atas pernyataan dari seorang pejabat keamanan Jepang.
"Amerika Serikat akan terus mempertahankan pencegah nuklir paling kuat, kredibel, dan modern di dunia untuk melindungi Amerika dan para sekutu kami, termasuk Jepang," ungkap juru bicara tersebut yang memberikan komentarnya secara anonim.
Ia juga menegaskan bahwa Jepang adalah "mitra yang sangat berharga bagi Amerika Serikat" dalam mendorong pengendalian senjata nuklir.
Aliansi antara kedua negara disebut sebagai "pilar utama perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik".
Pernyataan Kontroversial dan Reaksi Pemerintah Jepang
Pernyataan resmi Amerika Serikat ini muncul setelah seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan dukungan terhadap gagasan agar Jepang mempertimbangkan kepemilikan senjata nuklir.
Komentar tersebut disampaikan dalam percakapan informal dengan wartawan pada Kamis.
Pejabat itu diketahui bertugas memberi masukan terkait isu keamanan nasional, namun ia juga mengakui bahwa gagasan tersebut tidak realistis untuk diwujudkan.
Pernyataan itu memicu reaksi publik yang cukup keras.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menegaskan kembali komitmen Jepang terhadap tiga prinsip non-nuklir.
Tiga prinsip itu adalah: tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.
Jepang hingga kini merupakan satu-satunya negara di dunia yang pernah menjadi korban serangan nuklir, yakni di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II.
Pernyataan dari pejabat keamanan tersebut muncul di tengah masa sensitif, ketika pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi—yang baru menjabat sejak Oktober—bersama partai berkuasa sedang mengkaji ulang kebijakan pertahanan nasional.
Kajian ini termasuk kemungkinan peninjauan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir yang selama ini menjadi dasar kebijakan keamanan Jepang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
